Ketua KPU RI Ilham Saputra Pernah Dilobi-lobi Peserta Pemilu, Nikmati Kerja Walau Sering Kena Bully

Pengalaman di beberapa negara misalnya di Filipina, dia menggunakan e-voting kemudian mesinnya ngadat, akhirnya yang dihitung tetap manual

Tribunnews/Jeprima
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra (kiri) bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra menunjukkan karikatur diri seusai penandatanganan nota kesepahaman antara KPU RI dengan Tribun Network di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (6/1/2022) 

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Ilham Saputra mengakui pernah ada orang yang mencoba melobinya terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Namun ia menolak tegas permintaan pihak-pihak apabila melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku.
"Pasti (ada lobi), itu pasti. Tapi kalau hal-hal seperti itu saya menemui di kantor. Kalau di luar tentu tidak baik karena informasinya jadi liar," ujar Ilham dalam wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, usai KPU RI meneken Nota Kesepahaman dengan Tribun Network, Kamis (6/1/2022).

Berikut petikan wawancara khusus Ketua KPU RI Ilham Saputra:

Selama 5 tahun menjadi Komisioner tentu mengalami dinamika yang begitu banyak. Apa dinamika yang tak pernah Anda lupa?
Sebetulnya pengalaman pemilu 2019 memang banyak sekali dinamika karena pertama kali dilaksanakan Pemilu di mana pilpres dan pilegnya bersamaan atau serentak. Jadi ini tentu beban kerja lebih besar kemudian juga pengalaman kemarin memberikan pelajaran buat kita bahwa fragmentasinya cukup tinggi. Bahkan serangan informasi hoaks dan bullying ke KPU semakin besar juga karena fragmentasi tadi. Salah satunya yang paling menyita perhatian kita adalah ketika diisukan ada kapal dari China yang membawa surat suara sudah dicoblos, itu kan informasi yang sesat. Kemudian kami datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, ternyata tidak ada tapi kan masyarakat sempat heboh.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra (Tribunnews/Danang Triatmodjo)

Pertama kali mendengar isu ada kapal Cina membawa surat suara itu, apa yang terbayang di benak Anda?
Ya, ini hoaks. Logikanya bagaimana untuk surat suara saja pakai pesan ke Cina, ngapain? Jadi ini kan selain tidak efisien dan kita masih banyak kertas kok yang bisa dibikin, tentu ini menjadi pelajaran buat kita semua. Juga terkait dengan kotak suara, dibilang kardus, padahal di beberapa negara lain itu juga digunakan bahan seperti itu. Karena selain efisiensi, sekali pakai, dan juga ternyata sampai saat ini masih kami gunakan juga dalam Pilkada 2020 lalu. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Kemudian hoaks sekarang kan adalah kardus digembok segala macam. Itu kan ada pengamanannya, ada prosedur yang memang diciptakan agar lebih safe pemilunya, kemudian ada mekanisme hukumnya jika melakukan tindakan yang melanggar atau merobek kotak suara.

Selama menjadi Komisioner KPU, pernahkah mendapat godaan atau tawaran, permintaan yang melanggar kode etik atau tidak layak?
Kami tentu sudah bersumpah atas nama Tuhan, ya ketika dilantik sebagai komisioner. Tentu hal seperti itu kami hindari, dari awal kita sudah strict bahwa kita bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Dari Mojang Hingga Menjadi Bupati, Ambu Anne Bertekad Jadikan Purwakarta Jalur Utama

Pernah ada yang mencoba untuk mendekati Anda untuk meminta sesuatu?
Pasti, itu pasti. Tapi kalau hal-hal seperti itu saya temui di kantor. Kalau di luar tentu tidak baik karena informasinya jadi liar. Tapi kalau di kantor memang tempat kerja kita disini kan, selama permohonannya kemudian tidak melanggar peraturan perundang-undangan ya kami lihat lagi apakah ini mungkin kami lakukan. Tapi kalau melanggar peraturan perundang-undangan tentu kami dengan tegas menolak.

Pernahkah Anda mengalami kejadian, serangan, atau gangguan spiritual selama menjadi Ketua KPU?
Saya tidak tahu persis ya. Mungkin ada tapi ya Alhamdulilah saya baik-baik saja. Karena saya selalu berlindung kepada Allah agar dijauhi dari hal seperti itu.

Baca juga: Bupati Imron Rosyadi Gemar Bela Diri, Dididik Rajin Belajar, Bentuk Satgas Percepatan Investasi

Tugas Komisioner KPU tidak ringan, mobilitas tinggi, bagaimana cara Anda supaya tetap dalam kondisi fit?
Tentu di waktu luang saya menggunakannya untuk olahraga. Saya suka sepedaan, kadang saya main sepak bola. Menjaga stamina ini penting karena mengatur waktu untuk istirahat dan berolahraga penting karena memang pekerjaan kita ini sepenuh waktu. Kadang hari libur masuk, tapi saya kadang mencuri-curi waktu untuk berolahraga agar saya tetap fit.

Ketua KPU RI, Ilham Saputra
Ketua KPU RI, Ilham Saputra (Kompas.com)

Sepanjang menjadi Komisioner dan Ketua KPU, apa catatan yang bisa Anda sampaikan kepada orang yang menjadi penerus selanjutnya?
Yang paling penting dalam menjadi penyelenggara pemilu, dia harus kemudian menghormati sumpah ketika dilantik. Tentu ini kan bersumpah atas nama Tuhan dan bersedia bekerja penuh waktu. Karena ketika masuk tahapan itu seluruh pekerjaan itu ya harus standby di kantor, kita memastikan seluruh tahapan itu berjalan dengan baik. Kadang-kadang rapat juga mendadak karena ada sesuatu yang perlu kita putuskan. Kemudian menjaga integritas.

Bagaimana caranya menjaga integritas?
Itu tadi, berkaca atau mengacu pada sumpah yang diambil bahwa itu sumpah kita kepada Tuhan. Kemudian memahami bahwa melanggar integritas itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang. Itu penting ditanamkan kepada komisioner siapapun yang akan menyelenggarakan pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang.

Baca juga: Bupati Majalengka Karna Sobahi Membentuk Tim Khusus di Bawah Komandonya untuk Tangani Pandemi

Selama jadi Komisioner KPU, apakah ada serangan pribadi ke Anda?
Pasti ya. Misalnya, saja dibuat meme-meme di media sosial tapi menurut saya wajar karena sebagai penyelenggara pemilu itu menjadi risiko pekerjaan. Tetapi kalau untuk berita kami harus meng-counter-nya dan memberikan jawaban yang sebetulnya kepada masyarakat.

Sebagai Komisioner dan Ketua KPU RI, apa enaknya?
Kalau saya bukan soal enaknya, tapi bagaimana kemudian, ya, karena saya sudah berpengalaman dari mahasiswa ketika jadi pemantau, kemudian saya pernah menjadi penyelenggara di Provinsi, ya, berbuat untuk bangsa itu lewat penyelenggara pemilu kalau saya. Karena saya punya latar belakang itu. Jadi bukan soal enak atau tidak enak, tapi kemudian karena saya senang dengan kepemiluan ketika terlibat dalam tahapan dan penyelenggaraan pemilu ya ini nature saya.

Baca juga: Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Sudah Berupaya Maksimal untuk Cegah Mudik

Kalau tidak enaknya?
Ada yang fitnah, dibuat meme dan berita hoaks.

Anda tentu menjadi bahan ejekan, bully-an di sosial media. Apakah Anda baca?
Sebagian saya baca. Tapi hal-hal tertentu yang memang tidak perlu saya bahas ya saya diamkan, jadi risiko pekerjaan. Tapi kalau hal yang memang sifatnya hoaks yang nanti berpotensi menciptakan kebingungan di masyarakat ini yang kita jawab dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra (Kompas.com/Fitria Chusna F)

Kritikan apa yang membuat Anda paling sakit hati?
Sebenarnya biasa saja ketika dibuat meme atau kartun. Saya misalnya pernah mengantuk di MK, itu kena foto. Karena waktu itu sidang di MK terkait hasil pemilu itu maraton, capek, saya kan ngantuk, dibilang setan gundul. Tapi saya kira itu hal yang wajar saja karena memang itu risiko pekerjaan.

Kan dibaca oleh keluarga, istri dan anak. Yang paling jengkel terkait bully-an di sosial media siapa?
Tentu kan sudah kita jelaskan kepada keluarga ya bahwa ini risiko pekerjaan jadi tidak ada masalah dengan itu. Ya mungkin mereka mangkel juga. Nggak lah (kalau tertekan), kan nggak ada hal fisik yang membuat kita menderita. Makanya salah satu syarat menjadi penyelenggara pemilu itu mentalnya harus kuat. Ya selama kita jelaskan dengan baik tentu pahamlah ya. No problem, sudah pahamlah dengan kondisi kita.

Baca juga: Kisah Ebeh Halim, Kepala Desa Duren Karawang yang Menjabat 3 Periode, Bermula dari Aktivis Pertanian

Sepanjang yang Anda rasakan, apakah remunerasi atau penghargaan negara pada Anda dibandingkan dengan risiko yang dihadapi, apakah cukup atau kurang?
Wah agak berat ini pertanyaannya. Ya saya kira memang agak berat ya karena pekerjaan kita berat. Ya saya kira soal cukup dan tidak cukup relatif.

Menurut Anda perlu ditambah nggak penghargaan itu?
Baiknya seperti itu. Ditambah. Karena pekerjaannya memang luar biasa apalagi di dalam Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan datang.

Baca juga: Aep Syaepuloh: Saya Harus Bisa Memberi Manfaat bagi Masyarakat Karawang

Pemilu 2024 adalah pemilu bersejarah. Apakah ada catatan tertentu dari Anda?
Sebenarnya setiap pemilu itu ada sejarahnya masing-masing, kemudian ada tantangannya masing-masing. Kalau ini (2024) challenge-nya adalah karena memang dia dilaksanakan pada tahun yang sama yaitu 2024. Nah karenanya siapapun nanti komisioner KPU berikutnya dia harus menghitung betul bagaimana jalannya tahapan sesuai waktu yang ada, sesuai peraturan perundang-undangan. Agar kemudian irisan-irisan yang memang memisahkan antara pemilu dan pilkada itu bisa diiris dengan baik. Karena jika tidak, kekhawatiran saya adalah secara teknis petugas kita di bawah itu kesulitan. Karena mungkin di waktu yang sama, sementara di tahapan pemilu sedang membuat rekapitulasi, di tahapan pilkada mereka sedang mendaftarkan calonnya untuk pilkada. Itu kan harus bagi-bagi waktu dan sebagainya. Nah ini harus dihitung betul agar bagaimana kita bisa menjalankan pemilu dan pilkada 2024 di tahun yang sama.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra (kiri) bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra menunjukkan surat Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU RI dengan Tribun Network di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (6/1/2022)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra (kiri) bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra menunjukkan surat Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU RI dengan Tribun Network di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (6/1/2022) (Tribunnews/Jeprima)

Tantangan dalam pengaturan berikutnya yang paling perlu diperhatikan?
Challenge-nya beban kerja. Beban kerja petugas kami di bawah. Kalau kami di KPU RI ini kan menjadi regulator yang menurunkan undang-undang menjadi peraturan komisi pemilihan umum. Akan tetapi di provinsi dia menjadi koordinator bagi kabupaten/kota. Nah kabupaten/kota inilah eksekutor. Dia bekerja menjadi ujung tombak kami dan tentu ini beban kerja menjadi penting.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
627 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved