Wawancara Eksklusif

Wakil Menteri LHK Alue Dohong: Hutan di Kalimantan Bagian dari Life Consistensly

Sebenarnya kita sudah mendapatkan komitmen dari Global Climate Fund sebesar 110 juta dolar AS untuk keberhasilan kita mengurangi emisi

Tribunnews/Irwan Rismawan
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong 

WAKIL Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr Alue Dohong merupakan orang Dayak pertama yang masuk ke dalam jajaran pemerintahan. Dia didapuk menjadi wakil dari Siti Nurbaya Bakar pada 25 Oktober 2019 silam. Saat wawancara khusus dengan Tribunnetwork, Kamis (28/10), Alue berujar, sebagai orang asli Kalimantan, ia memiliki harapan terhadap hutan di kampung halamannya agar tetap dilindungi. Berikut petikan wawancara khusus dengan Wakil Menteri LHK Dr Alue Dohong.

Kalimantan Tengah, dimana mempunyai tiga kearifan lokal yakni adil ka' talino, bacuramin ka' saruga, basengat ka' Jubata. Apa artinya?
Arus, arus, arus. Artinya kita harus adil kepada sesama manusia, kita harus bercermin berpandangan hidup seperti perkataan baik di surga, dan kehidupan manusia harus tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
25 Oktober 2019, Anda ditunjuk jadi Wamen, sudah dua tahun mungkin lebih beberapa hari. Anda mengatakan bersyukur menjadi orang Dayak pertama masuk ke pemerintahan. Bagaimana tanggapannya?
Alhamdulillah, Puji Tuhan. Tepatnya 25 Oktober 2019 artinya sudah dua tahun setelah saya ditunjuk oleh Presiden menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kebetulan secara spesifik saya orang Dayak. Ini pertama kali ada orang Dayak di posisi tersebut. Jadi dalam dua tahun terakhir saya berusaha maksimal menjalankan perintah serta fungsi yang diamanahkan oleh bapak presiden dan bisa membantu Menteri KLHK didalam menjalankan tugas dan fungsi kementerian tersebut.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Alue Dohong
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Alue Dohong (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Ada yang menyebut salah satu penyebab Covid-19 adalah kerusakan ekologis. Konon dari hewan-hewan. Bagaimana tanggapan Anda?
Jadi itu sebetulnya kesimpulan yang masih sumir bagi saya. Artinya tidak serta merta kita bisa menuduh atau menyatakan bahwa Covid-19 akibat kerusakan ekologis dan sebagainya, karena belum ada scientific evidence yang menyatakan itu.

Baca juga: Menjelajah Bukit dan Menembus Hutan, Dandim Sumedang Bagikan Sembako Hingga ke Pelosok

Apa pengalaman berkesan Anda selama bergabung dengan Kementerian LHK?
Ya banyak sebetulnya. Artinya bahwa saya bergabung dengan teman-teman, kan kita tahu kementerian ini merupakan gabungan dua kementerian yaitu kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup. Jadi memang itu suatu hal yang sangat bagus karena mem-blended dua kementerian yang memang seharusnya berintegrasi baik kebijakan maupun kegiatannya. Jadi tidak dipisah-pisahkan. Tentu pengalaman cukup banyak, karena di Kementerian LHK itu dari sisi policy dan action itu sudah banyak corrective actions yang diproduksi oleh ibu menteri dan bapak presiden.
Amanah presiden antara lain corrective di bidang LHK. Apa yang sudah terselenggara dengan baik menurut Anda?
Contohnya kan corrective policy yang ada misalnya masalah moratorium hutan. Sekarang kan sudah dilakukan kebijakan moratorium hutan secara berkelanjutan primer dan gambut. Itu salah satu kebijakannya. Kemudian pengelolaan dan penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari dulu kita banyak belajar dari peristiwa karhutla di 2015 yang sangat besar, dan dari situ maka dibuatlah pola-pola penanganan yang bersifat preventif, corrective dalam bentuk pencegahan.

Baca juga: Michella Aprodita, Gadis Papua-Cirebon yang Fokus Melestarikan Hutan Indonesia

Jadi bukan hanya kepada pelaku pembakaran, tapi juga kepada pengusaha?
Iya. Ada kejadian beberapa kasus perusahaan konsesi yang sudah diputuskan oleh pengadilan untuk membayar denda. Bukan hanya rakyat, jadi kita berlaku adil. Kita harus menyatakan jujur bukan hanya rakyat biasa (yang bertanggung jawab), tapi mungkin juga ada pihak lain yang bertanggung jawab.
Seberapa tinggi efek jera yang didapat, baik pelaku pembakaran hingga pengusaha yang melanggar?
Ya kita lihat dalam beberapa tahun setelah 2015 sampai sekarang kan kasus kebakaran itu menurun sangat luar biasa. Sudah tidak seperti tahun sebelumnya, jadi sangat berkurang. Itu jadi bagian dari efek jera. Kemudian ada yang saya lupa, corrective measure yang lain itu adalah kita mengendalikan deforestasi. Kita tahu di tahun 2020 ini mencapai angka terendah dalam sejarah Indonesia, hampir 119 ribu hektare.

Baca juga: Kisah Abi Abdilah Warga Sukabumi yang Tersesat di Hutan Gunung Gede Pangrango dan Berhasil Selamat

Apa yang kemudian dilakukan Kementerian LHK? Melarang penebangan atau apa?
Ya tadi salah satu instrumennya melalui moratorium. Yang lain kita memberikan pengawasan ketat kepada para pemegang izin perusahaan kayu alam dan seterusnya. Kemudian mencegah setinggi-tingginya kegiatan yang bersifat pembalakan liar.
Terkait pembalakan, banyak yang berharap Indonesia menjadi paru-paru dunia. Bagaimana Anda menyikapi harapan ini?
Hutan tropis menjadi instrumen penting pengendalian perubahan iklim. Karena hutan menyimpan karbon, mengubah karbon dioksida dari atmosfer, menyimpannya di batang pohon, daun, dan akar, sehingga penting dan menjaga stabilitasi iklim global. Tapi yang harus kita ingat, berdasarkan data global sumbangan emisi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan itu sekitar 30 persen dari keseluruhan emisi global.
Kemudian sah-sah saja negara maju mendorong kita untuk memelihara hutan kita. Tetapi kan harusnya kita ingin ada timbal balik, kan di Paris Agreement salah satu yang didorong ada insentif, khususnya di pasal 5 adalah result base payment. Artinya kalau kita mengendalikan emisi dari mencegah deforestasi, degradasi hutan, kemudian melakukan rehabilitasi hutan seharusnya kita berhak menerima yang namanya pembayaran berbasis kinerja. Jadi bayarlah itu.

Alue Dohong
Alue Dohong (Tribunnews/Irwan Rismawan)


Sebenarnya kita sudah mendapatkan komitmen dari Global Climate Fund sebesar 110 juta dolar AS untuk keberhasilan kita mengurangi emisi dari kegiatan red dari tahun 2014 sampai 2016. Seyogyanya kemarin kan dari Norwegia dari 2016 sampai 2017. Kemudian kita kerjasama dengan Forest Carbon Partnership dengan World Bank di Kalimantan Timur, kita juga memproyeksi ada 110-an juta dollar dari kegiatan itu.

Sebagai orang asli Kalimantan, apa harapan Anda terhadap pengelolaan hutan di Kalimantan dimana sekarang marak sawit dan segala macam?
Baru-baru ini pemerintah membuat semacam kebijakan yang kami sebut forest and. Artinya dalam rangka kita mencapai emisi Kita harapkan bahwa pada tahun 2030 nanti emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan sudah negatif. Artinya lebih besar dari emisinya. Untuk itu salah satunya hutan yang masih tersisa harus kita proteksi, kita lindungi. Artinya yang baik sekarang, baik taman nasional, kawasan konservasi, maupun di luar itu seperti hutan produksi yang masih baik, itu harus kita jaga lewat instruksi moratorium perhutani, nggak boleh diberi izin lagi.

Baca juga: Berawal dari Pelestarian Hewan, Roni Pelihara Lebah Madu Teuwuel di Sumedang Hingga Raih Untung

Bagaimana Anda melihat pengelolaan sampah di Indonesia?
Salah satu challenge yang besar terkait lingkungan itu memang terkait masalah sampah. Kita lihat, kita punya regulasi kuat terkait sampah. Kita punya Stranas (strategi nasional pencegahan korupsi) dan di daerah punya Strada. Kemudian ada instrumen kita mendorong adanya sirkular ekonomi.
Artinya sampah ini kan dulu dilihat hanya sebagai sampah, tak bernilai. Tapi dengan adanya pilah pilih sampah, yang dipilah ini bisa diolah kembali dan dijual, punya nilai. Misal sampah plastik, atau yang bisa didaur ulang. Itu berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi baru sehingga bertumbuhlah yang namanya bank-bank sampah.
Kemudian ada kebijakan di LHK bahwa kita di 2025 akan menangani paling tidak 70 persen sampah kita dan sekitar 35 persen harus terkelola. Kita harus tangani semua sampah itu dengan baik. Harapan kita tidak ada lagi daerah-daerah yang memiliki TPA open dumping yang terbuka, ada beberapa daerah ya itu nanti akan ada sanksi pidana kalau diteruskan.
Tapi yang terpenting menurut saya, persepsi seolah-olah sampah harus dikelola oleh pengelola sampah itu, sebenarnya harus dimulai dari tingkat rumah tangga, keluarga, itu harusnya dimulai dari pemilahan sampah.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong berpose usai wawancara eksklusif dengan Tribun Network di Jakarta, Kamis (28/10/2021)
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong berpose usai wawancara eksklusif dengan Tribun Network di Jakarta, Kamis (28/10/2021) (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Apalagi sleain itu?
Kami punya petugas sampah atau petugas kuning, sebagian masyarakat kita melihat sampah biasanya menunggu petugas yang membuang. Kesadaran bersama meski kita tingkatkan, itu yang harus kita lakukan untuk lingkungan hidup. Lalu tentang polusi air, banyak sungai-sungai yang menjadi tantangan untuk dikelola supaya kualitas air kita terjaga, lewat berbagai macam program. Akan tetapi partisipasi para pihak, masyarakat, duniw usaha, agar tidak membuang limbahnya ke perairan itu penting. Kita juga punya regulasi terkait hal itu.
Kemudian yang lain terkait tantangan lingkungan hidup ini adalah edukasi. Artinya, lingkungan hidup itu kan sudah menjadi kebutuhan masyarakat. lingkungan yang bersih, udara yang bersih, air yang bersih, itu menjadi kebutuhan, sehingga butuh kesadaran untuk mengelola aset bersama itu, jangan dirusak.

Baca juga: Bermula dari Beli Adenium Rp 150.000 Kini Fauzi Mengoleksi 300 Tanaman, Sebulan Bisa Raih Rp 5 Juta

Soal sampah plastik, ada imbauan supaya supermarket tidak menggunakan plastik kresek. Ada imbauan soal itu?
Memang ada beberapa provinsi dan kabupaten yang sudah membuat regulasi tentang single use plastics, plastik sekali pakai. Itu dalam rangka mengemdalikan limbah plastik. Karena plastik ini kan tidak bisa terurai oleh lingkungan. Jadi kalau terbuang di lingkungan, perairan, di laut dan sebagainya itu tidak bisa diurai oleh mikroorganisme atau pengurai yang ada. Itu penting mengapa plastik harus dikurangi.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong (Tribunnews/Irwan Rismawan)


Apa sebenarnya job description Anda sebagai wakil menteri?
Di Perpresnya 92/2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kan disebutkan Menteri dan Wakil Menteri itu satu kesatuan. Tugas wamen itu adalah membantu menteri menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian wamen membantu mengkoordinir secara internal birokrasi serta tugas-tugas lain yang bisa diberikan.
Jadi saya selama dua tahun ini menikmati, karena antara saya dan bu menteri itu komunikasi, dialognya, kemudian beliau sebagai birokrat ulung, punya pengalaman dan sejarah birokrat yang panjang sebagai sekjen di Kemendagri, kemudian Sekjen DPD, saya banyak belajar dari beliau.
Saya kan orang minim pengalaman birokrasi, jadi transfer of knowledgenya mengelola birokrasi itu banyak saya dapatkan dari beliau. Beliau selaku senior banyak nasehat, saya sebagai junior ya harus banyak belajar. Bagi saya harmonisasi, komunikasi, dialog diantara kami sangat cair dan berjalan lancar. Publik pun juga bisa menilai.

Baca juga: Berawal dari Hobi Andhika Bayu Bisa Jual Satu Tanaman Hiasnya Puluhan Juta Rupiah

Kadangkala ketika ada masalah kehutanan di daerah misalnya, adakah komunikasi sampai larut malam dengan beliau?
Ya namanya bu menteri ini orang kerja juga ya, prinsip beliau adalah write what you do, do what you write. Artinya kadang sabtu minggu pun kita rapat, mau tengah malam itu sudah biasa. Dan itulah memang kerja yang harapan dari bapak Presiden itu kan kita tidak hanya deliver tapi juga sense.
Jadi tugas dan fungsi kita harus terkerjakan dan terlaksana dengan benar. Karena memang dinamika isu LHK ini sangat tinggi, jadi kalau ada demo-demo ya itu memang tantangan kita yang harus kita respon dan responnya tidak mengenal waktu. Kadang jam 3, jam 4 pagi (beliau masih respons) .(Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)

 

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved