Pansel Pantau Jejak Digital Calon Anggota KPU-Bawaslu, Anggota KPU dan Bawaslu Tak Boleh Gaptek

Integritas itu nomor satu. Mengapa? Pertama alasannya bahwa KPU ini adalah penyelenggara pemilihan umum yang akan menyelenggarakan pilpres dan pileg

Tribunnews/Irwan Rismawan
Wakil Ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, Chandra Marta Hamzah 

PEMERINTAH resmi membentuk panitia seleksi (pansel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Presiden Joko Widodo menunjuk 11 nama untuk mengisi tim tersebut. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro ditunjuk menjadi ketua Pansel tersebut. Ia didampingi Chandra Marta Hamzah sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar sebagai Sekretaris merangkap anggota.
Tribun Network berkesempatan melakiukan wawancara Chandra Marta Hamzah terkait kinerja timsel KPU-Bawaslu. Ditemui di kantornya di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu bercerita mengenai kriteria calon anggota KPU-Bawaslu yang dicari oleh Pansel. Berikut petikan wawancara Tribunnetwork dengan Chandra Marta Hamzah:

Wakil Ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, Chandra Marta Hamzah
Wakil Ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, Chandra Marta Hamzah (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Sejauh ini sudah berapa orang yang mendaftar untuk menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027?
Persisnya per-hari ini, kira-kira kemarin sekitar 30-40 orang. Kami sudah membuka pendaftaran sekitar dua pekan. Sekarang tersisa waktu pendaftaran dua pekan lagi.

Apa saja latar belakang dari 40 orang yang sudah mendaftar itu?
Macam-macam (background-nya). Bahkan ada yang aneh buat saya. Ada yang usianya di bawah 40 tahun. Padahal Undang-Undang mengatakan calon anggota KPU dan Bawaslu harus berusia minimal 40 tahun.

Baca juga: Masyarakat Moderat Berpotensi Terpapar Radikalisme, Belum Ada Regulasi yang Melarang Radikalisme

Kalau kasusnya seperti itu bagaimana? Apakah tetap diloloskan?
Jika ada yang tidak sesuai syarat berdasarkan Undang-Undang, otomatis gugur karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. Karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu setidaknya ada lima syarat yang dijadikan patokan tim seleksi dalam menjaring bakal calon anggota KPU dan Bawaslu.

Kira-kira kriteria apa yang dipikirkan Pansel untuk calon anggota KPU dan Bawaslu itu?
Syarat calon anggota KPU dan Bawaslu itu semuanya ada di Undang-Undang no 7 tahun 2017. Syarat normatifnya sudah ada. Warga Negara Indonesia (WNI) salah satunya, kemudian berusia minimal 40 tahun, setia pada Pancasila, tidak aktif lagi di partai politik dalam 5 tahun terakhir. Kemudian berhenti kalau dia jadi pejabat negara, pejabat pemerintah berhenti menjadi karyawan BUMN.
Di samping syarat-syarat normatif itu, kami juga menyiapkan 11 item tambahan. Bukan syarat, tetapi itu yang kami harapkan dimiliki oleh para calon. Jadi kalau dia tidak lolos, ini bukan berarti gugur, jadi kita punya preferensi sendiri.

Baca juga: Wakil Menteri LHK Alue Dohong: Hutan di Kalimantan Bagian dari Life Consistensly

Apa saja 11 item tambahan itu?
Pertama, bakal calon anggota KPU dan Bawaslu harus memiliki integritas tinggi. Konteks ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Penilaian bisa begini, dia enggak bisa disuap, kemudian dijalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dia gitu, jadi jujur, amanah.

Apa yang akan dilakukan Pansel untuk mengetahui tingkat integritas dari bakal calon anggota KPU dan Bawaslu?
Kami akan melakukan pengecekan track record atau rekam jejak terhadap yang bersangkutan. Kami akan meminta bantuan sejumlah lembaga melakukan asesmen terhadap potensi serta kecenderungan integritas yang dimiliki oleh bakal calon anggota dengan melakukan semacam tes psikologi.
Kedua, seorang calon anggota KPU dan Bawaslu harus memiliki leadership atau jiwa kepemimpinan yang kuat, karena bakal calon anggota KPU dan Bawaslu tersebut akan memimpin orang yang banyak dan melakukan pekerjaan besar serta memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni. Jadi bukan cuma manajerial, juga leadership. Ini dua barang sebetulnya berbeda, leader dan manajer kan berbeda.

Wakil Ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, Chandra Marta Hamzah
Wakil Ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, Chandra Marta Hamzah (Tribunnews/Irwan Rismawan)


Ketiga, memiliki kemampuan mengambil keputusan yang adil, sebab KPU akan selalu dihadapkan dalam suasana untuk mengambil keputusan. Ini boleh lanjut, salah, benar, pasti begitu. Ini calon bisa digugurkan atau tidak digugurkan begitu.
Keempat, memiliki keberpihakan gender dan terhadap kaum difabel. Poin ini penting agar anggota KPU dan Bawaslu dapat berempati dan memiliki afirmasi bahwa Warga Negara Indonesia itu juga ada kaum difabel yang perlu diakomodir.
Kelima, memiliki kemampuan mengatasi berbagai tekanan kepentingan. Sebab KPU merupakan lembaga penyelenggara, sedangkan Bawaslu sebagai pengawasnya. Kepentingan yang dimaksud yakni kepentingan parpol, kandidat, kepentingan pemerintah terkait masalah budget, masalah anggaran, masalah waktu. Jadi melihat kepentingan masyarakat, kepentingan stakeholder, jadi harus mampu menghadapi berbagai macam kepentingan dan itu pasti akan terjadi.

Baca juga: Ketua DPRD Indramayu Syaefudin: Biarkan Lahan Tambak Menjadi Tambak. Akui Yance Guru Politiknya

Anda mau mengatakan bahwa calon anggota KPU dan Bawaslu tidak mudah disuap gitu?
Enggak mudah disuap, enggak mudah ditekan, kepentingannya satu demi kepentingan negara. Kemudian bakal calon anggota KPU dan Bawaslu juga harus memiliki kemampuan menghadapi tekanan waktu dan beban pekerjaan.
Bakal calon anggota KPU dan Bawaslu juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik pusat, daerah, pihak keamanan, dan pihak pemerintah dalam negeri.
Kedelapan, harus menyadari pentingnya teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi enggak gagap teknologi, enggak perlu ahli, tetapi dia paham teknologi. Ini bisa membantu.

Lalu apa syarat lainnya?
Bakal calon anggota KPU dan Bawaslu perlu memiliki kemampuan bekerja sama dengan tim. Bakal calon anggota KPU dan Bawaslu juga harus memiliki kecakapan teknis administrasi pemilu. Terakhir, mereka harus mampu melakukan terobosan yang inovatif agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung efektif dan efisien. Ini 11 item yang kami harapkan dari kandidat yang terpilih. Paling tidak salah satu, atau salah duanya bisa mewakili kita harapkan begitu.

Wakil Ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, Chandra Marta Hamzah
Wakil Ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, Chandra Marta Hamzah (Tribunnews/Irwan Rismawan)


Pansel mencari calon anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas. Dari sederet kriteria yang sudah ditetapkan, integritas ini berada di posisi berapa?
Integritas itu nomor satu. Mengapa? Pertama alasannya bahwa KPU ini adalah penyelenggara pemilihan umum yang akan menyelenggarakan pilpres dan pileg. Itu semua terkait kekuasaan. Di pilpres, calon yang menang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Di pileg partai yang menang juga akan menjadi pemegang kekuasaan.
Kita tahu kekuasaan itu sangat menggoda. Semua partai peserta pemilu akan berupaya secara maksimal. Nah, jangan sampai mereka (anggota KPU, red) ini tergoda. Mungkin ada oknum-oknum yang ingin memaksimalkan kekayaannya, kemudian mencoba menggoda KPU dan Bawaslu.
Ini magnitudenya besar banget. Pemilu gitu ya akan berkuasa 5 tahun ke depan. Jadi kalau anggota KPU dan Bawaslu itu sudah punya integritas, mudah-mudahan dia tidak akan terpengaruh dengan segala jenis godaan.

Apa yang akan dilakukan pansel untuk mengetahui calon itu berintegritas atau tidak?
Kami lihat track record-nya. Kami akan cek kepribadiannya, potensinya, segala macam kami akan cek. Itu nomer satu lah yang enggak bisa ditawar.

Baca juga: Nadiem Makarim Serasa 20 Tahun Menjadi Menteri Pendidikan, Selalu Siap untuk Skenario Terburuk

Apakah pansel punya tools untuk diterapkan, bahwa calon yang memiliki integritas itu seperti apa?
Begini. Integritas itu kan tidak bisa dinyatakan dalam satu lembar kertas. Kalau bisa dinyatakan dalam satu lembar kertas, maka seluruh orang pasti akan menulis kertasnya dan menyatakan dia berintegritas. Jadi tidak bisa disebutkan dalam selembar kertas. Namun ada bab-bab atau kertas-kertas dari calon bersangkutan, yang kita sebut track record. Ini yang akan kami cari. Kami akan telusuri track record-nya dari teman-temannya, dari sahabatnya, tetangganya, dari siapapun.
Oleh karena itu nanti pada saat posisi calon anggota KPU itu tinggal 28 bakal orang, dan Bawaslu 20 bakal calon, kami akan ke masyarakat mencari tahu mengenai calon-calon tersebut. Kami akan tanya siapa saja, tetangganya, temannya, teman sekantor, SD, SMP, SMA, kuliah, semua pihak. Supaya kami bisa melakukan maping, kira-kira dia ini orangnya seperti apa? Itu yang kita harapkan nanti. Karena dari 28 itu akan kita peras nanti jadi 14, kita serahkan ke presiden untuk KPU, dari 20 kita peras 10 untuk Bawaslu ke presiden.

Apa lagi yang anda dilakukan pansel untuk mengetahui integritas tersebut?
Track record itu penting banget. Penting sekali. Nah, di samping itu secara keilmuan kebetulan di Pansel juga ada psikolog Prof Hamdi Muluk. Maka dengan keilmuan beliau sebagai psikolog, kami akan melakukan asesmen, mengarahkan lembaga asesmen untuk memprofile calon ini punya kecenderungan apa. Secara keilmuan itu toolsnya ada lah. Saya mengambil contoh setiap orang begitu dites dia punya kecenderungan jadi followers, dia punya kecenderungan bakal jadi trendsetter, itu sudah keliatan. Atau dia punya kecenderungan jadi medioker gitu.

Baca juga:  Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi: Sebagai Kota Jasa Sukabumi Andalkan Pariwisata

Untuk unsur leadership tadi?
Untuk segalanya, untuk segalanya, itu bisa dilihat. Itu yang kami mau.

Pansel akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menelusuri track record seorang calon. Nanti teknisnya seperti apa? Apakah akan dihubungkan lewat email atau surat atau apa?
Iya, kami umumkan di media, baik email website segala macam lah ya. Khususnya yang kami minta adalah pada posisi 28 bakal calon anggota KPU dan 20 bakal calon anggota Bawaslu. Artinya sudah diproses, sudah lolos tes administrasi, sudah lolos tes makalah, dan di posisi itulah yang posisi kritikal. Karena di situ peran Pansel menjadi sangat tinggi sekali untuk pemilu.

Terkait track record, lembaga-lembaga lain kan punya data juga mengenai para calon itu, seperti Kepolisian, BNN, KPK, MA, dll. Apakah Pansel juga akan melibatkan mereka?
Ya, jadi kalau kita bicara track record dan orang punya banyak track record ya.
Kita akan lihat misalnya jejak kriminalnya. Kita akan meminta bantuan dari kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung. Kami akan meminta bantuan mereka, apakah calon ini ada jejak kriminalnya, termasuk jejak kasusnya dia kita minta di DKPP dan juga dari KPK. Termasuk track jejak finansialnya dia, apakah punya utang enggak dibayar atau tidak, pernah dinyatakan pailit atau tidak, lengkap sekali.

Wakil Ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, Chandra Marta Hamzah
Wakil Ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, Chandra Marta Hamzah (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Apa lagi yang diprofile dari track record finansial?
Apakah calon itu pernah melakukan transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak. Kita juga akan melakukan pemeriksaan ke PPATK terus juga deteksi ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mudah-mudahan PPATK bisa profile itu.
Termasuk jejak kriminal kami akan minta bantuan BNPT, BNN, dan lembaga lainnya.

Baca juga: Marwan Hamami: Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi Sudah Kuning. Ada Gurilaps Potensi yang Masih Tidur

Selanjutnya track record apa yang akan dilacak oleh pansel?
Ada juga jejak digital. Misalnya ada calon yang oke dia secara finansial oke, jejak kriminal dia enggak ada masalah, tapi di dunia digital kalau bahasanya kan 'dia ngapain aja sih'. Jadi jejak digitalnya juga akan kita telusuri. Kita mau lihat apa yang dia lakukan di dunia digital. Itu juga akan memotret sosok dia gitu persis. Terkadang jejak digital itu kejam ya, kita akan tracking jejak digital dia. Itu sudah menjadi standar lah ya. Jadi kami coba tracking katakanlah jejak sosial dia, tetangganya, pergaulan dia di lingkungannya bagaimana. (tribun network/riz/dod)

 

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved