Masyarakat Moderat Berpotensi Terpapar Radikalisme, Belum Ada Regulasi yang Melarang Radikalisme

Deradikalisasi ini adalah upaya proses untuk mengembalikan mereka yang terpapar paham radikal menjadi moderat

Tribunnews
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid 

PAHAM radikalisme dan terorisme sudah sejak lama ada di Indonesia. Terbaru, 59 anak-anak di Garut, Jawa Barat dikabarkan telah terpapar dan dibaiat oleh Negara Islam Indonesia (NII).
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid, mengatakan salah satu strategi dan proteksi awal bagi masyarakat agar terhindar adalah dengan kesiapsiagaan nasional, terutama dari sisi ideologi. Wahid menyebut vaksinasi ideologi tetap dibutuhkan sebab sebanyak 87,8 persen masyarakat Indonesia yang terbilang moderat masih berpotensi terpapar. Berikut wawancara khusus Tribunnetwork dengan Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Ahmad Nurwahid, Jumat (29/10).

Tadi sudah disebutkan 59 anak-anak bahkan lebih, terpapar paham radikal, menurut Anda bagaimana cara me-recovery korban?
Menurut UU 5/2018, penanggulangan terorisme dilakukan dengan pendekatan holistik dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah pencegahan terkait radikalisme yang menjiwai semua aksi terorisme. Kalau terorismenya, okelah sudah ada law enforcement-nya.
Untuk radikalismenya ini ada tiga strategi sebagai amanah UU yang breakdownnya pada PP 77/2019. Pertama adalah kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional di sini tidak hanya dipahami sebagai kesiapsiagaan fisik, pasukan, manajemen dan sebagainya tetapi lebih dari pada itu juga kesiapsiagaaan ideologi. Radikal terorisme ini kan akar masalahnya ideologi.
Para ulama, tokoh agama, harus ikut melakukan “vaksinasi ideologi” terhadap 87,8 persen masyarakat Indonesia yang masih moderat tapi tetap juga berpotensi terpapar berupa moderasi beragama, moderasi berbangsa, tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai sejarah bangsa dengan pendekatan agama.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid (Tribunnews)

Kenapa kok dengan pendekatan agama?
Karena selama ini kelompok radikal ini selalu memanipulasi agama, selalu membentur-benturkan atau mendikotomi antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. Maka dengan pndekatan agama yang kaffah, yang benar, yang baik, ini akan menghilangkan celah pendikotomian mereka.
Kedua, terhadap mereka yang 12,2 persen. Dia OTG. Dia tidak sadar kalau dirinya terpapar. Maka kita lakukan yang namanya kontraradikalisasi yang isinya adalah kontra ideologi, kontra propaganda, dan kontra narasi. Terutama di dunia maya. Karena masifitas radikalisasi ini adalah melalui dunia maya.
Strategi ketiga adalah deradikalisasi. Deradikalisasi ini adalah upaya proses untuk mengembalikan mereka yang terpapar paham radikal menjadi moderat. Minimal mengurangi tingkat keterpaparannya. Yang harus dipahami kita semua, deradikalisasi itu hanya diperuntukan bagi mereka yang sudah tersangka, terdakwa, terpidana, maupun mantan narapidana yang belum moderat. Isinya deradikalisasi adalah rehabilitasi ideologi, reintregrasi sosial, dan reedukasi. Ini yang selalu kita gelorakan.
Sekarang bagaimana terhadap mereka katakanlah yang di Garut ini 59, maka kita lakukan reedukasi dan rehabilitasi ideologi.

Baca juga: Maharani Devi, Duta Pariwisata Jabar Pencinta Keberagaman, Beberapa Tahun Sekali Pindah Kota

Isu NII dan kelompok lain yang intoleran dan radikal itu kan sebenarnya sudah ada di tengah masyarakat kita lama. Sebenarnya gerakan NII ini menggunakan sarana apa selain agama?
Pertama, di samping menggunakan media sosial, menggunakan media pendidikan formal. Di situ ada yayasannya. Kemudian mungkin tahulah di situ ada yayasan Al Zaitun, itu kan terkenal KW 9 Panji Gumilang, ini sudah menjadi rahasia umum kan. Kebetulan yang di Garut ini kan KW 7. Tetapi polanya sama, mereka menginduknya ke NII.
Kedua, di sini lebih dikenal sebagai Islam Baiat. Jadi setiap pengikutnya diwajibkan melakukan infak kepada pimpinannya yang digunakan untuk Negara Islam Indonesia. Dari infak tadi otomatis yang mengakomodasi infak itu pasti ada prosentasenya, jadi kayak multilevel. Yang kasihan ini kan masyarakat yang terpapar ini, korban-korbannya. Terutama anak-anak yang belum punya penghasilan. Dia bisa menipu orang tua, mencuri punya orang tua, karena doktrin takfiri yang dia tanamkan bahwa menganggap di luar mereka termasuk orang tuanya dianggap kafir sehingga halal darah dan hartanya. Sehingga mereka menipu orang tua, menipu temannya yang penting menghasilkan uang kemudian ada yang sebagian atau seluruhnya diinfakan untuk negara. Makanya banyak di sini tokoh-tokoh mereka yang dulunya tidak naik kendaraan, ekonominya pas-pasan, begitu jadi perekrut NII ini naik mobil, kaya, itu kan juga bisa menarik.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid (Tribunnews)


Ketiga, terkesan pembiaran. Pembiaran itu karena keraguan dari aparat karena belum adanya regulasi yang melarang secara yuridis terhadap ideologinya. Mereka kan juga sembunyi-sembunyi. Tidak seperti HTI yang melalui dunia maya secara masif. Mereka kencederungan melalui halaqoh-halaqoh atau pun melalui pengajian-pengajian kecil dengan terjemahan, kemudian mereka brainwash. Tetapi semuanya adalah sesat dan menyesatkan. Karena apa? Di sini itu orang Islam itu tidak usah salat dulu, karena ini belum fatul Mekah. Jadi kami mengharapkan agar MUI segera membuat fatwa bahwa ajaran ini adalah menyesatkan atau ajaran sesat. Supaya ada resisten sosial sampai adanya regulasi yang melarang ideologi NII ini atau ideologi takfiri ini.

Bisa dijelaskan kepada kita semua supaya kita alert, pencegahan, ciri-ciri yang nanti ajarannya bisa membuat generasi muda ini menjadi mengarah pada terorisme. Apa ciri-cirinya?
Buahnya itu kan terorisme. Pohonnya itu kan ekstremisime atau radikalisme. Dari pohon tersebut akarnya itu adalah ideologi takfiri. Selanjutnya batang, ranting, daunnya itu antara lain, mereka sudah pro khilafah, anti Pancasila, anti pemerintahan yang sah.
Karena ini kan sejatinya gerakan politik kekuasaan, ingin mendirikan negara NII atau negara agama menurut versi mereka. Ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah atau ideologi Islam menurut versi mereka dengan memanipulasi Islam atau agama.

Baca juga: Fadjar Prasetyo Tak Sekadar Ahli di Bidang Air Power Tapi Jago Menulis, Terbitkan Buku Tentang AU

Ketiga, fanatik yang berlebihan dan menganggap orang lain salah. Itu kan indikatornya dari situ. Mulai eksklusif dia terhadap perubahan atau antiperubahan. Kemudian dia intoleran terhadap keragaman perbedaan.
Kemudian mereka masuk ke dalam paham radikal, jaringan politiknya, baru tinggal tunggu nanti, kalau dia sudah dibaiat ke dalam jaringan teroris, JI, JIAD, MIT, dan lain sebagainya ini sudah berpotensi bisa dilakukan penangkapan.
Karena apa? Karena penangkapan di sini didasari pada dua alat bukti sesuai unsur-unsur tindak pidana teror. Misalnya dia sudah melakukan i'dat, latihan-latihan perang, mempersiapkan senjata, masuk dalam organisasi teror, dia merencanakan strategi di dalam liqo atau pengajian kecil. Itu sudah memenuhi unsur tindak pidana teror dan sangat berpotensi akan melakukan aksi teror. Maka dilakukan tindakan sebelum melakukan aksi.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid bersama jajaran manajemen Tribun Network di Jakarta
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid (kedua dari kiri) bersama jajaran manajemen Tribun Network di Jakarta (Tribunnews)

Seberapa mengkhawatirkan paham-paham yang Anda sebut sebagai paham intoleran bisa mengancam keutuhan negara kita?
Kalau seberapa mengancamnya sudah sangat mengancam. Survei kami tahun 2020, yang masuk dalam kategori index kategori potensi radikalisme, indikatornya dia sudah anti-Pancasila, dia pro khilafah, atau pro ideologi transnasional lainnya, kemudian dia sudah intoleran dan eksklusif.
Intoleran di sini mereka intoleran tidak menghormati, tidak mengakui adanya perbedaan. Kedudian, mereka juga anti pemerintahan yang sah. Anti di sini bukan berarti kritis atau oposisi. Tapi sikap membenci dengan membangun distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara atau pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan membangun atau melakukan sebaran hoaks, konten-konten hate speech, provokatif, adu domba, fitnah dan lainnya. Indikator ini yang masuk dalam indeks potensi radikalisme.
Tahun 2020 itu indeks kategori potensi radikalisme di Indonesia di angka 12,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia, kisaran 30 jutaan. Tetapi kita bersyukur karena ini sebenarnya mengalami penurunan. Puncaknya di Indonesia itu tahun 2016 sampai 2017. Itu kalau dada skala 0-100, itu di angka 55, 4.

Baca juga: Hamdan Zoelva: Jangan Salahkan AD/ART Parpol, Terobosan Yusril Kacaukan Tertib Hukum

Bagaimana bisa menurun?
Penurunan terjadi, salah satunya setelah menerbitkan UU nomor 5/2018 sebagai revisi UU 15/2003. UU ini membuat aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan preventif justice atau preventif strike, menindak, menangkap, sebelum melakukan aksi teror. Ini sudah ada kisaran 1.350 lebih upaya aksi teror yang berhasil digagalkan dengan ditangkap atau dilakukan proses hukum. Tapi memang tidak kita publish semuanya.

Di antara upaya pencegahan itu, apa hambatan paling besar yang ditemui BNPT?
Hambatan paling utama yaitu regulasi tadi. Jadi, mindset kita begini. Kalau kita bicara teroris, itu analoginya ibarat buah. Pohonnya adalah radikalisme atau ekstremisme itu. Seperti waktu kami dulu di Densus, sampai kapan kira-kira memetik buah terorisme kalau pohon radikalismenya masih dibiarkan tumbuh subur dan berkembang, tidak ada larangannya.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid (Tribunnews)

Tadi disebutkan bahwa sebelumnya kita selalu ragu dalam melakukan upaya pencegahan, bentuk keraguan itu apa?
Keraguan itu muncul ketika belum ada regulasi tadi yang pasti. Kita ini kan negara demokrasi. Negara demokrasi itu pilar utamanya itu antara lain supremasi hukum. Kemudian partisipatoris, melibatkan partisipasi masyarakat atau publik. Clean and good governance. Kemudian penghormatan HAM.
Kalau supremasi hukum, maka segala sesuatunya harus kita kembalikan kepada hukum. Hukum kita itu, tujuan diciptakannya hukum itu kan jelas. Untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Sekarang kalau untuk keadilan, apa adil kalau yang dilarang cuma ideologi komunisme, marxisme, leninisme, sementara yang lain yang relevan saat ini mengancam dan membahayakan ada di depan mata kita memapar anak-anak kita, khilafahisme atau NII atau daulahisme itu tidak dilarang?

Baca juga: Yusril Ihza: Saya Tidak Minta Bayaran Saat Bela Ibas, Tidak Mau Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

Jawa Barat bisa dikatakan lumbung penyumbang radikalisme. Bagaimana menghadapi situasi di Jawa Barat dengan belum adanya regulasi?
Pertama yang kami lakukan adalah silaturahmi kebangsaan untuk mapping bersama, menyamakan persepsi, memberikan motivasi. Virus ideologi ini bisa memapar siapa saja, potensi pada setiap individu manusia, sehingga mereka yang terpapar harus kita posisikan sebagai korban. Jangan kita stigma negatif kepada mereka atau istilahnya jangan kita jauhi, justru kita perlakukan manusiawi, empati, dan kasihani.
Kemudian paradigmanya harus kita bangun. Kalau ada aparat negara yang di tempatnya ada warga yang terpapar paham radikalisme, itu enggak boleh disalahkan. Orang ini ideologi, virus. Bisa memapar siapa saja.

Baca juga: Kisah Agus Rubini Rekan Bisnis Ivan Gunawan yang Wakafkan Tanahnya untuk Pembangunan Masjid di Garut

Apa lagi yang diupayakan?
Kami berusaha keras supaya negara mengeluarkan regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Kami juga memutus jalur logistik atau pembiayaan radikalisme dan terorisme.
Kami ingin mengeluarkan list tokoh agama dan lembaga pendidikan yang jelas-jelas mengajarkan intoleran tadi itu tidak bisa karena belum ada regulasi. Otomatis kami menggunakan jaringan, misal kerjasama dengan NU, Muhammadiyah, Banser untuk mereka berperan di dunia maya.
Termasuk di universitas, kita bekerjasama dengan civitas akademik, rektor dan dosen supaya jaminan kegiatan ekstra kampus benar-benar diperhatikan dan menjadi atensi, termasuk jaminan sterilisasi masjid-masjid kampus, perusahaan BUMN dan lain sebagainya. Ini yang selalu kita gelorakan dan pendekatan kita disini pendekatan soft. Ya sekali-kali pendekatan intelijen. (tribunnetwork/vincentius Jyestga/cep)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved