Hamdan Zoelva: Jangan Salahkan AD/ART Parpol, Terobosan Yusril Kacaukan Tertib Hukum

Saya diminta jadi ahli di banyak perkaranya Pak Yusril juga biasa saja, atau saya minta pandangan-pandangan Pak Yusril

Tribunnews
Hamdan Zoelva 

KUASA hukum DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Hamdan Zoelva, mengatakan jangan menyalahkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik (parpol) jika sebuah parpol kemudian menjadi oligarki. Menurutnya, yang harus disalahkan undang-undang parpol yang mengaturnya. Dalam lanjutan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribunnetwork Rachmat Hidayat. Hamdan Zoelva juga blak-blakan soal perbedaan panndangannya dengan Prof. Yusril Ihza Mahendra. Berikut petikannya.

Banyak orang melihat judicial review (JR) dari Yusril Ihza Mahendra adalah suatu upaya agar hukum ini tidak jumud, tidak hanya memperhatikan yang sifatnya legalistik, sehingga perlu ada supaya ada angin segar di dalam hukum. Bagaimana Anda melihat cara pikir ini?
Kalau saya masalah caranya, kalau ditembak ya ke seluruh partai politik itu oke-oke saja. Tapi kalau ditembak ke satu partai, itu namanya politik. Oleh karena itu, untuk tidak jumud, saya katakan ayo kita berpikir tentang UU parpol, jadi bukan di situ caranya. Ini kan satu partai yang ditembak, kalau semua partai diajukan oke kita ubah cara berpikirnya, oke kita ubah mindset pandangan negara tentang partai politik.

Hamdan Zoelva
Hamdan Zoelva (Tribunnews)

Apakah Anda tahu akan melawan Yusril yang ditunjuk sebagai kuasa hukum kubu Moeldoko?
Pertama, tentu saya tidak tahu Pak Yusril mewakili mereka untuk ke MA urusan begini. Kedua, setelah saya tahu (Yusril ditunjuk), bagi saya ini menarik, karena apa yang ditulis dalam permohonan itu alasan-alasan yang sangat filosofis, mendasar tapi bagi saya apa yang ditulis itu adalah usaha untuk keluar dari norma hukum yang eksisting, jadi norma hukumnya jelas tidak rumit, sederhana, tapi dibikin tidak sederhana agar bisa masuk.
Yusril berargumen bahwa JR AD/ART ini sangat menentukan wajah demokrasi mengingat AD/ART bukan hanya mengikat kader internal tapi juga kepentingan publik. Kalau memang begitu, jadi bukan AD/ARTnya yang diubah, tapi UU-nya yang diubah, karena AD/ART itu mendasarkan pada UU dan UUD. Karena itu, kalau hendak mengubah parpol agar berwajah publik maka ada dua.

Baca juga: Yusril Ihza: Saya Tidak Minta Bayaran Saat Bela Ibas, Tidak Mau Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

Sepanjang UU parpol memberikan peluang kepada seseorang untuk terus menjadi ketum partai, itu sah saja?
Sah-sah saja, mereka yang biayai partai kok, jadi anggota yang biayai sendiri kemudian pengurus partai juga yang membiayai lebih besar, masa diatur-atur lebih jauh, nah itu filosofi partai politik kita. Karena itu kalau filosofi itu diubah mungkin bisa berubah ini, tapi kalau sepanjang seperti itu, tidak bisa langsung menembak anggaran dasar orang.

Hamdan Zoelva vs Yusril Ihza Mahendra
Hamdan Zoelva vs Yusril Ihza Mahendra (Tribunnews)

Berarti bisa dikatakan saat ada satu partai bersifat oligarkis, bukan kesalahan partai melainkan kesalahan UU?
Betul sekali. Itulah yang harus diperbaiki, karena kalau saya baca semua anggaran dasar parpol yang ada di Indonesia sekarang ini itu beda-beda. Kalau orang lain baca 'oh partai ini sangat tidak demokratis, masa untuk melaksanakan kongres harus persetujuan ketua umum, masa untuk melaksanakan musyawarah daerah harus persetujuan ketua umum, masa untuk ketua di tingkat cabang harus persetujuan ketua umum, ada partai yang begitu, demokratis nggak?

Hamdan Zoelva
Hamdan Zoelva (Tribunnews)

Sepanjang Anda dan Yusril saling berhadapan, apakah saling berkomunikasi sebagai kolega?
Sampai sekarang jujur saya belum berkomunikasi, tapi kalau sebelumnya masing-masing konsultasi itu biasa. Ini nanya begini, kalau sebelumnya itu hal biasa saja. Saya diminta jadi ahli di banyak perkaranya Pak Yusril juga biasa saja, atau saya minta pandangan-pandangan Pak Yusril terhadap suatu kasus itu biasa saja. Tapi sekarang ini saya pending dulu urusan itu. Tapi bukan pending sebagai teman, tapi karena kita ingin menjalankan profesi ini dengan profesional.

Baca juga: Tak Dipilih Jokowi untuk Jadi Menteri, Ini Jatah Jabatan Yusril Ihza Mahendra, akan Ada Lembaga Baru

Sebelum kasus ini, apakah sudah pernah berhadapan dengan Yusril?
Kalau di MK sering sekali, cuma di MK itu saya memang hindari untuk ditunjuk sebagai kuasa maupun ahli di MK. Tapi teman-teman dari kantor saya itu banyak sekali perkara berhadapan dengan kantornya Pak Yusril, dan pada sisi lain dalam banyak perkara juga saya memberikan pandangan-pandangan terhadap kasus yang ditangani Pak Yusril, walaupun saya tidak atau bukan dalam hal saling berhadapan.
Saya juga kerap diminta oleh Pak Yusril memberikan keterangan ahli, misalnya di luar MK, itu sering kali. Jadi hubungan profesional selama ini tetap terjalin dan terakhir itu saya kira urusan pilkada kami kontak-kontakan, urusan pilkada itu banyak. (tribunnetwork/vincentius jyestha)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved