Yusril Ihza: Saya Tidak Minta Bayaran Saat Bela Ibas, Tidak Mau Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

Pak SBY kan pernah minta tolong sama saya untuk menangani kasus Ibas. Terus saya minta bayaran berapa dari Pak SBY? Nol rupiah

Tribunnews
Yusril Ihza Mahendra 

ADVOKAT Profesor Yusril Ihza Mahendra membantah bahwa tak merapatnya ia ke Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena honornya yang tak sesuai dengan keiginannya. Yusril disebut-sebut meminta bayaran fantastis, Rp 100 miliar. Berikut petikan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribunnetwork Rachmat Hidayat, dengan Yusril Ihza Mahendra, Rabu (13/10).

Jubir Demokrat Herzaky menyebut Anda pernah diajak komunikasi dengan DPP Partai Demokrat, tapi tidak deal karena honor yang Anda minta Rp 100 miliar. Bagaimana ceritanya?

Sebenarnya saat kisruh ini terjadi ada anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang menghubungi saya. 'Bagaimana kalau Bang Yusril membantu kami ini?'. Saya bilang, ya cobalah kita jajaki, kita bahas bersama-sama. Sesudah itu juga ada melalui orang-orang, melalui teman-teman saya dan orang yang saya kenal, yang mengajak bagaimana kalau saya menjadi lawyer Partai Demokrat.
Beberapa kali mereka meminta mengadakan pertemuan. Tapi, saya katakan, sudah lebih satu tahun saya bekerja dari rumah, tidak keluar rumah, tidak bertemu orang. Jadi saya minta maaf, kecuali ada pertemuan secara virtual barangkali saya bisa hadir. Tapi itu tidak pernah terjadi karena mereka menghendaki adanya pertemuan secara langsung.
Bahkan ada teman yang mengaku katanya bagaimana kalau saya bertemu langsung dengan AHY, tapi itu juga tidak pernah terjadi. Jadi tidak pernah satu kalipun saya bertemu dengan pimpinan Partai Demokrat, anggota DPR Partai Demokrat, secara fisik, enggak pernah sama sekali. Yang pakai telepon itu ngomong hanya anggota DPR, AHY-nya juga tidak pernah ada komunikasi dengan saya melalui telepon ataupun virtual. Dengan pak SBY juga tidak, siapapun juga tidak ada.

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra (Tribunnews)

Jadi bagaimana ceritanya bisa ramai soal Rp 100 miliar?

Kita harus paham Bahasa Indonesia itu kadang-kadang bersayap. Kadang memang orang itu ngomong Rp 100 miliar itu benar-benar Rp 100 miliar. Tapi bisa juga orang itu sebenarnya enggak mau membantu orang itu, lalu menawarkan sesuatu yang seperti yang dibilang tadi, tidak masuk akal dan kemudian menyampaikan bahwa angkanya seperti itu.
Tapi, saya pikir, wajar-wajar saja kalau misalnya advokat itu minta fee kepada calon klien. Biasa ya, bernegoisasi. Penegak hukum itu kan ada beberapa. Ada jaksa, polisi, hakim, dan advokat. Tiga yang pertama ini dibiayai oleh negara pakai uang rakyat, tapi advokat kan tidak. Advokat itu dibayar oleh kliennya. Berapa jumlah bayaran antara advokat dengan klien, itu negosiasi mereka sebagai suatu kesepakatan. Jadi, advokat minta fee kepada klien itu sah saja, yang tidak boleh itu pejabat, anak presiden, istri presiden, minta fee proyek. Nah, itu yang enggak boleh. Advokat mah boleh aja [minta fee pada klien].

Baca juga: Rima Asal Bandung Jalani Hukuman 7 Tahun di Malaysia, Dipenjara Saat Hamil, Tak Mau Lagi Jadi TKW

Hanya saja kok kemudian dibesar-besarkan setiap hari. Ya sudah, jadinya bagus juga bagi saya. Jadi orang tahu, wah Yusril enggak sembarangan. Bahkan ada yang bilang sama saya nih, 'Anda mengalahkan six million dollars men,' katanya. Jadi, sekarang ya biarin saja. Kalau orang ngomong begitu ya enggak apa-apa, mudah-mudahan menjadi doa dan saya mendapat rezeki Rp 100 miliar. Syukur alhamdulillah.

Ada yang bilang empat orang biasa kader Demokrat dapat bantuan hukum dari Anda karena ada invisible power memberi dukungan? Tanggapan Anda?

Tanya saja sama Pak SBY. Pak SBY kan pernah minta tolong sama saya untuk menangani kasus Ibas. Terus saya minta bayaran berapa dari Pak SBY? Nol rupiah.

Jadi tidak harus Anda mematok tarif tertentu?

Tidak, Ibas saja pada waktu itu menanyakan kepada saya, 'Pak Yusril, kita bikin kontrak deh bagaimana?' Saya bilang nggak enak lah dengan beliau, ya sudahlah ya, ini kan dasarnya persahabatan, membantu saya kepada beliau, enggak usah lah kita bicara-bicara. Di sana Maqdir Ismail, ada pertemuan di rumah Pak SBY, ada almarhumah Bu Ani, ada Amir Syamsuddin, ya coba ditanya sama mereka saya minta fee berapa kepada pak SBY.
Kasus yang saya bela seperti kasus Luar Batang ketika menjelang Pilgub DKI. Habis-habisan saya bertempur membela Luar Batang itu, yang lain-lain yang datang ke Luar Batang itu enggak ada urusannya sama pembelaan itu, cuma cari panggung saja. Baik AHY maupun Anies Baswedan datang ke situ enggak ada apa-apanya. Luar Batang itu dari awal saya bela dan tak ada sepeser pun mereka bayar kepada saya.

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra (Tribunnews)

Apa motivasi Anda mau memberi bantuan hukum empat eks kader Demokrat?

Advokat itu pertama-tama bekerja berdasarkan UU advokat dan bekerja berdasarkan kode etik advokat. Advokat itu tidak boleh membeda-bedakan calon klien, siapa saja yang datang kepada dia, dia pelajari kasusnya dan kalau dia sanggup menangani kasus itu maka dia berkewajiban untuk menangani. Nah, persoalan yang dibawa kepada saya ini kan berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Bidang studi saya tentang dua hal itu. Jadi saya dalami dan pelajari, saya katakan ini bisa diuji di MA, walaupun ini merupakan suatu terobosan yang belum pernah terjadi dalam sejarah hukum di Indonesia.

Baca juga: Hakimun Mujib Ciptakan Seni Kreatif dari Koran Bekas, Karyanya Dikoleksi Para Orang Penting

DPP Partai Demokrat menyatakan berencana menjadi termohon intervensi, bagaimana tanggapannya?

Saya sudah pelajari mendalam persoalan ini, secanggih apapun anggaran dasar dibuat oleh sebuah partai, anggaran dasar itu tidak ada artinya tidak ada gunanya sebelum dia disahkan oleh Kemenkumham. Begitu juga pengurus partai, mau mengadakan kongres atau muktamar sehebat mungkin. Ketika dia sampaikan kepada Menkumham tapi tidak disahkan atau belum disahkan, apakah dia bisa bertindak atas nama partainya? Enggak bisa juga.

Empat Kali Ditawari Jadi Hakim MK Oleh SBY

PARTAI Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat membandingkan kuasa hukumnya Hamdan Zoelva dengan kuasa hukum empat eks kader Demokrat yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung yakni Prof Yusril Ihza Mahendra. Kubu AHY mengatakan pemilihan Hamdan selaku kuasa hukum tak lepas dari rekam jejak yang bersangkutan pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Kubu AHY menyinggung bahwa Yusril tak pernah menjadi ketua MK. Yusril mengaku sejak duli ia memang tak minat jadi ketua MK. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika masih menjadi presiden, ujarnya, bahkan sempat empat kali menawarinya posisi itu, namum ia tolak. Berikut lanjutan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribunnetwork Rachmat Hidayat dengan Yusril Ihza Mahendra, Rabu (13/10).

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra (Tribunnews)

Apa yang terbayang di benak Anda ketika DPP Partai Demokrat menunjuk Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum?

Saya enggak mau saja jadi hakim MK. Berkali-kali saya ditawarin jadi hakim MK, saya enggak mau. Pak SBY itu empat kali pernah bicara sama saya, pada waktu nyusun kabinet juga begitu. Saya bilang lebih baik saya jadi Mensesneg. 'Yang saya terpikir itu Pak Yusril itu setidak-tidaknya setaralah sama kami ini'. Setaranya di mana? Dia bilang mau ditaruh di MK. Tapi saya bilang saya nggak tertarik jadi hakim dari dulu. Pak Hamdan enggak pernah jadi menteri kehakiman tapi pernah jadi Ketua MK.

Baca juga: Nadiem Makarim Serasa 20 Tahun Menjadi Menteri Pendidikan, Selalu Siap untuk Skenario Terburuk

Kalau Yusril enggak pernah jadi Ketua MK tapi dua kali jadi menteri kehakiman. Jadi sudahlah, persoalan itu enggak penting. Saya tidak terkejut Hamdan Zoelva ditunjuk sebagai pengacara Partai Demokrat kubu AHY, karena Pak Hamdan sudah jadi pengacara mereka untuk kasus di PTUN. Di kasus itu kan ada kubu Sibolangit Deli Serdang yang minta disahkan, ditolak Menkumham, kemudian mereka melakukan perlawanan di PTUN.
Pengacaranya kubu KLB saya tidak tahu siapa, tapi saya dengar kubu AHY menunjuk Hamdan. Karena sudah di situ, tiba-tiba saya ditunjuk sebagai pengacara oleh empat orang ini mengajukan JR (judisial review) ke MA, ya wajar saja kalau Hamdan yang ditunjuk oleh Partai Demokrat, apalagi pertimbangannya kan beliau sudah sering menguji UU di MK. Jadi wajar dan saya nggak terkejut sama sekali, saya anggap biasa-biasa saja.

Kalau bicara estimasi waktu, kapan kira-kira putusan ini bakal diputuskan oleh MA?
Biasanya MA memutus perkara JR dalam waktu tiga sampai empat bulan. Dan tidak pernah lewat sampai setengah tahun. Pengalaman saya nggak pernah, jadi sudah sering saya menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU ke MA dan ya ada kalanya dikabulkan, ada kalanya ditolak. Biasa aja lah. Makin terdorong untuk lebih cepat menyelesaikan perkara ini. Tapi siapa yang memeriksa, hakimnya siapa saya juga tidak tahu

Baca juga: Bahlil Siap Datangkan Investasi Rp 900 Triliun, Pernah Jadi Sopir Angkot Sebelum Jadi Menteri

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved