Zulkifli Hasan: Kader PAN Jadi Presiden, Semua Punya Kesempatan. Ubah Konsitusi Jika Ingin 3 Periode

"Beberapa kali saya lihat Pak Jokowi di televisi. Mukanya lebam, matanya bengkak. Berarti presiden kita bekerja keras, bersungguh-sungguh"

Tribunnews
Zulkifli Hasan 

Kerja keras PAN ini bukan untuk pribadi-pribadi karena ini merupakan bagian sejarah, saya sudah umur banyak, jadi menteri udah, ketua MPR sudah, enaknya ngurus cucu, ngurus bisnis macem-macem, tapi saya membayangkan kalau RI ini tidak ada PAN, ada partai politik tapi perlakuannya ormas juga, ormas-ormas marah, partai politik bikin sekolah, bikin dai bikin lazis itu bagaimana.

Baca juga: Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra Tetap Jalankan Amanah Meskipun Utang Menggunung

Jadi internal umat Islam bisa anu pak, atau yang tadi kalau nggak saya ga boleh yang lain, bayangin nanti partai itu begini partai ini, aahh susah, padahal kita sudah 76 tahun merdeka, kita berada di tengah, republik ini akan aman kalau ada di tengah, kekuatan TNI polri harus kuat tangguh, nasionalis harus tangguh jadi TNI polri, nasionalis, NU, Muhammadiyah, tengah, kalau ada di tengah ya ada yang keras tetap ada.

Tapi jangan banyak-banyak kalau bisa 10-15 persen. Kalau ini bagi dua repot kita, yang keras itu harusnya itu jangan besar, harusnya yang moderat yang tengah itu yang besar 80-85 persen, jadi aman kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 itu negara yang maju.

Ingat pak, nanti nggak ada lagi, dulu kita andalkan minyak, minyak akan habis, andalkan kayu, kayu habis, batubara, nikel nanti habis, jadi 2045 yang diandalkan SDM, stabilitas itu bisa kita capai kalau Indonesia di tengah. Itulah kewajiban PAN harus ada untuk mengawal cita-cita kita merdeka, itu jadi penting sekali.

Baca juga: Kadisdik Jabar Dedi Supandi Menjamin Mutu Pendidikan di Jawa Barat Tidak Menurun Meski PPKM

Ini bukan persoalan Zulkifli Hasan bukan persoalan pak Amien, tidak, ini kewajiban sejarah bagi kita mengawal Indonesia merdeka untuk bersatu, bukan untuk pecah belah, agar ada kita berdaulat, beras nggak impor lagi, garam nggak impor lagi, ini tujuan kita.

Ada keadilan ada kesetaraan disitulah cita-cita kita, maju bersama, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang kami kawal. Tentu itu yang kita lakukan melalui udara pak, udara melalui media-media mainstream.

Ketiga, zaman medsos. Kita harus ikuti medsos itu karena kalau tidak kita bagai satwa langka itu, ketinggalan. Keempat, kita tentu tidak mau ikut kiri kanan, ini oposisi ini apa, kita tidak ikut cebong kampret, PAN berusaha keras selalu rasional mencoba menjual gagasan. Jangan jualan agama lagi, jangan jualan kampret cebong lagi, itu sudah 76 tahun merdeka, jadi kami jual gagasan dan konsep bagaimana Indonesia maju 2045 mendatang.

Baca juga: Hengky Kurniawan: Pandemi Bikin Wisata Lumpuh, Kabupaten Bandung Barat Kehilangan Rp 5 Triliun

 Memang jual gagasan ini kurang laku, karena sekarang zamannya hitam putih, kita terus coba menawarkan konsep, gagasan konsep bagaimana Indonesia di 2045 dan seterusnya itu jadi negara yang kuat sesuai dengan tema hari kemerdekaan, Indonesia tangguh dan tumbuh.

Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan (Tribunnews)

PAN punya pandangan terkait regulasi atau UU yang diperlukan untuk 2024.  UU pemilu, elektoral threshold, presidential threshold atau hal lain?

Prinsip-prinsip demokrasi itu kan bisa menghasilkan kesetaraan, keadilan hidup yang harmoni, itu demokrasi. Demokrasi ini harusnya kita harmoni, itu harusnya. Tetapi kok demokrasi kita menghasilkan sosial distrust, menghasilkan kesenjangan, kenapa? Demokrasi yang tanpa nilai itu hasilnya kaya gini, Demokrasi yang sukses itu kuncinya ada nilai.

Nilai itu bisa diatur akan terbentuk melalui sistem, karena politik itu kan tidak pernah salah, jadi diatur oleh sistem. Nah sistem yang baik akan melahirkan demokrasi dan nilai-nilai yang baik. Sistem yang kurang baik akan menghasilkan perilaku demokrasi yang kurang baik, karena demokrasi bukan benar salah tapi kesepakatan.

Baca juga: PKS Kehilangan Ustaz Tate Qomaruddin, Politisi Andal yang Nasihatnya Dinantikan

Karena itu sistemnya harus baik benar, oleh karena itu PAN berpandangan harusnya pilpres itu tidak dibatasi 20 persen. Oleh karena itu kami mengajukan sama dengan parlemen 4 persen sehingga masih banyak pilihan-pilihan, ini dulu ya.

Begitu juga parpol, diatur 4 persen, 4 persen itu kan kali 200 juta kan banyak itu, anggaplah pemilihnya 150 juta dikalikan 4 persen kan 6 juta, masa 6 juta hangus. Harusnya bukan begitu, yang dipilih tetap jadi, tapi kalau nggak 4 persen nggak punya fraksi harus gabung. Dia kan suara rakyat, dipilih rakyat masa dihanguskan sudah dipilih tapi nggak jadi, kan mengingkari nilai nilai demokrasi.

Jadi kalau sistemnya mengabaikan value atau nilai-nilai demokrasi, maka hasilnya demokrasi itu akan tanpa nilai. Demokrasi tanpa nilai akan menghalalkan segala cara, seperti cebong kampret, menghasilkan korupsi, menghasilkan kesenjangan.

Baca juga: Ngatiyana: Jalan Gatot Subroto Idealnya Underpass, Cimahi Terus Kembangkan Pusat Ekonomi Kreatif

Tetapi ini tidak dapat dirubah lagi, karena kemarin sudah sepakat tidak ada perubahan undang-undang. Untuk perubahan UU pemilu Pilpres, kami kan cuma sedikit 44 kursi, nggak bisa berbuat banyak.

Jadi kalau masyarakat menuntut PAN, pilih dulu dong PAN yang banyak, ini maunya berbuat banyak tapi PANnya sedikit kan nggak bisa. Jadi UU sudah tidak dapat diubah lagi, sudah disepakati tidak ada perubahan UU, kami tetap seperti tadi.

Intinya kalau sistem baik, demokrasinya akan baik, kalau begitu demokrasinya punya nilai ada value, demokrasi yang punya value akan menghasilkan kesetaraan keadilan harmoni, tapi kalau sistemnya buruk menghasilkan demokrasi yang buruk tanpa nilai menghasilkan segala cara ya hasilnya seperti ini.

Strategi apa yang disiapkan DPP PAN untuk mendapat suara signifikan atau mengembalikan suara yang hilang di beberapa daerah terutama di Pulau Jawa?

Memang kemarin itu kita Jawa Tengah saya punya delapan kursi. Tapi katanya karena PAN-nya keras sekali tentu Pak Amien juga. Maka katanya dihabisi, tapi sekarang karena kita sudah baik memang betul diberitakan.

Karena itu kita mengubah cara sekarang. Jawa Tengah dulu kita keras pertarungan, sekarang kita berteman di Jawa Tengah dengan PDI Perjuangan, dukung Bupati bareng, pokoknya macam-macam bareng lah.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
473 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved