Zulkifli Hasan: Kader PAN Jadi Presiden, Semua Punya Kesempatan. Ubah Konsitusi Jika Ingin 3 Periode

"Beberapa kali saya lihat Pak Jokowi di televisi. Mukanya lebam, matanya bengkak. Berarti presiden kita bekerja keras, bersungguh-sungguh"

Tribunnews
Zulkifli Hasan 

KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan demokrasi Indonesia ibarat mengalami kemunduran jika masih terganggu dengan permasalahan kubu cebong dan kampret seperti beberapa waktu lalu. Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan partainya menganut asas terbuka dan Pancasila, sehingga semua orang memiliki kesempatan sama dalam partainya, bahkan untuk menjadi ketua umum maupun menjadi menteri. "Oleh karena itu, kalau kader PAN ada yang menjadi menteri atau menjadi presiden, semua orang boleh maju, tidak ada dari kelompok tertentu, harus dari kelompok ini, harus ada gelar ini," katanya. Berikut petikan wawancara khusus Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribun Network Rachmat Hidayat, dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, belum lama ini.

Tokoh sentral PAN, Amien Rais, keluar dan mendirikan Partai Ummat. Apakah ini  mengganggu posisi PAN?

PAN itu tentu bersaing dengan partai-partai yang sudah eksis ya. Ada PDIP, Golkar, Gerindra, kalau berbasis islam ada PKB, PKS. Tentu PAN akan seperti apa, tergantung pada kinerja PAN sendiri, tergantung kinerja kader PAN, tergantung sikap PAN menyikapi perkembangan apa yang dirasakan publik. Jadi sangat tergantung pada internal partai itu sendiri, tidak pengaruh pada partai lain atau pihak lain.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (Tribunnews)

Bagaimana silaturahmi Pak Zulhas dengan Pak Amien Rais hari-hari ini?

Alhamdulillah, semua baik-baik. Sebab, yang paling penting adalah PAN ini. Coba bayangkan kalau di Indonesia tidak ada PAN? PAN adalah partai terbuka, asasnya Pancasila. Di PAN semua orang punya kesempatan sama. Asasnya prestasi dan kompetensi. Walaupun partai terbuka, memang 80 persen kadernya Islam, tentu basis pemilihnya paling besar Islam.  Tapi Islam yang mana? Basis Islam tengah, modern, tradisional yang tengah moderat, yang menganggap semua manusia itu punya kesempatan yang sama, tidak boleh dibedakan. Karena semua manusia itu disebutnya hamba Tuhan, hamba Allah, sama semua kita.

Baca juga: Rudy Gunawan Buktikan Garut Tidak Lagi Tertinggal, Bakal Jadi Daerah Tujuan Wisata

Nah, soal agama itu masing-masing, agama itu didakwahkan, disampaikan. Maksa enggak boleh. Itulah yang PAN ini jalankan.  Oleh karena itu kalau PAN punya menteri atau kader PAN jadi presiden, semua orang boleh maju, tidak ada dari kelompok tertentu, harus dari kelompok ini, harus ada gelar ini, seperti Indonesia hari ini, kita kembali ke suku, agama, kampret, cebong. Ini kita malah mundur. Kalau yang jadi menteri dari partai A, yang lain enggak boleh, hanya dari saya, kader tertentu, ormas tertentu. Wah, susah kalau seperti itu.

Selama dua periode memimpin PAN, apa yang paling membahagiakan Anda?

Kalau kita bisa membantu banyak apa yang dirasakan masyarakat. Misalnya, begini. Kemarin, ada Undang-undang Omnibus Law. Saya kalau mau dapat nama di rakyat bisa seperti Demokrat dan PKS yang walk out seperti pahlawan. Tapi, kalau walk out, saya enggak bisa bikin apa-apa. Saya pilih tetap bertarung. Oleh karena itu saya pilih kader-kader terbaik. Di (pembahasan) Omnibus Law saya pasang yang terbaik seperti Prof Zainuddin Maliki, Doktor Ali Taher Parasong, Guspardi Daus, totalnya ada lima untuk mengawal Omnibus Law. Mereka ini siang malam bertempur karena mau dipercepat. Bertarung habis-habisan sampai nangis berderai air mata.

Kami bersyukur bisa mempertahankan yang menurut kami untuk kepentingan rakyat, antara lain bidang pendidikan tetap tidak diliberalisasi.

Baca juga: Bupati Majalengka Karna Sobahi Membentuk Tim Khusus di Bawah Komandonya untuk Tangani Pandemi

Termasuk mempertahankan keberpihakan terhadap para tenaga kerja. Walaupun di mata publik kami jelek, tidak apa-apa. Ya begitu lah perjuangan. Kalau mau enak kita walk out saja, tidak capek dan perlu bertengkar.

Apakah ada masukan dan penilaian terhadap apa-apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi atau memutus mata rantai Covid-19, termasuk program vaksinasi?

Saya kemarin ketemu Pak Jokowi. Saya bilang, 'Pak Jokowi saya sudah lama enggak jumpa Bapak secara langsung'. Beberapa kali saya lihat Pak Jokowi di televisi. Mukanya lebam, matanya bengkak. Berarti presiden kita bekerja keras, bersungguh-sungguh. Hanya masih banyak di pemerintahan, di birokrasi yang masih berpikirnya itu untuk kelompok atau kepentingan diri sendiri. Itu yang kita protes.

Bisa lebih terperinci?

Ini kan sebenarnya hanya ada tiga yang harus segera dibereskan. Pertama, dulu namanya PSBB. PSBB kita cabut, vaksin belum. Nah ini yang terjadi, Covid-19 merajalela, yang varian Delta.

Baca juga: Hamid Awaluddin: Penyebar Berita Bohong Sumbangan Rp 2 Triliun Bisa Dipidanakan.Lecehkan Daya Nalar

Kedua, vaksin. Vaksin itu harus dipercepat sehingga tercapai herd immunity. Ketiga, bantuan langsung terhadap orang terdampak. Kita sudah habis seribu triliun lebih, tapi menurut saya uangnya itu ke mana? Itu perlu kita pertanyakan. Kenapa? Harusnya kan pertama PPKM, kedua vaksin, ketiga bantuan langsung.  Tapi masih ada orang yang macam-macam, ada yang mau bikin sembako, karena sembako ada catutannya. Nah maksud saya jangan berpikir seperti itu lagi. Jangan ada orang berpikir nyari duit saat lagi begitu. kan ini soal kita, soal cucu kita, bangsa kita, soal kita semua, jangan ada dong yang berpikir nakal lagi.  Vaksin itu saya tahu betul Pak Jokowi sudah merancang kalau konsisten, di Agustus ini kita harusnya sudah 90 juta vaksin.

Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan (Tribunnews)

Sempat terkomunikasikan ke Presiden Jokowi pemikiran Anda yang luar biasa ini?

Oh iya. Saya WhatsApp, saya kirimkan doa, saya sampaikan melalui Pak Mensesneg, melalui Pak Menseskab, kalau bertemu langsung juga saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Memang saya enggak ngomong di koran, di media. Di Tribun saja ini, karena saya kepancing ini. Saya belum pernah, Pak. Saya biasanya langsung, ini saja kepancing.

PAN sering kali mengecoh lembaga survei, setiap ada survei hasilnya kecil tapi dalam kenyataannya ketika pemilu meleset semua hasilnya. Rahasianya apa?

Kami  berkali-kali menyampaikan pertanyaan kepada lembaga survei. Pernah dulu tinggal sebulan lagi menuju Pemilu, itu kami 1,8 persen hasilnya di lembaga survei, tapi (realitanya) 7 persen. Waktu itu satu lembaga survei yang mendekati yaitu 4 persen, yang lain rata-rata 1,8 persen. Selalu kami tanya dengan lembaga survei, kemudian jawaban paling memuaskan yang saya terima adalah dari Saiful Mujani, 'Pak Zul, 2 persen atau 5 persen itu sama saja'. Jadi ya wallahualam, tapi ada juga beberapa lembaga survei yang betul-betul secara fair, adil, nampaknya hasilnya mendekati.

Baca juga: Kepala PPATK, Dian Ediana Rae: Soal Sumbangan Rp 2 Triliun, Kita Instingnya Praduga Bersalah

Yang lain 1,8 tapi dia hasilnya 4,8 persen. Hasil aslinya 7 persen, jadi margin error masih masuk akal, tapi yang lain-lain nggak tahu kenapa bisa terjadi begitu hasilnya. Tapi kita biasa saja karena mulai dari ada survei, ada pemilu, selalu begitu, karena itu masyarakat hingga kader PAN sudah memahami kalau PAN di survei kecil, itu belum tentu yang sebenarnya.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
473 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved