Wakil Presiden Sebut Ada Orang yang Ingin Lakukan Pengacauan

Saya kira berita itu menjadi sesuatu yang sangat mengecewakan. Sebenarnya berita itu belum pasti, tapi sudah dilansir.

Setwapres
Ma'ruf Amin 

SUDAH lebih dari 1,5 tahun pandemi Covid-19 terus melanda Tanah Air. Namun masih ada kelompok masyarakat  bahkan tokoh agama yang tidak mempercayai keberadaan virus korona.  Dalam wawancara  eksklusif  dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribun Network, Rachmat Hidayat, Kamis (12/8), Presiden'>Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin  menyebut adanya pihak yang sengaja ingin mengacau. Berikut petikan wawancara selengkapnya.

Banyak kalangan, termasuk di antaranya tokoh-tokoh agama, masih tak bersedia menggunakan masker dan menolak divaksin karena tak percaya dengan keberadaan Covid-19. Bagaimana menurut Bapak?

Covid-19 itu bukan hanya tanggung jawab kenegaraan dan kebangsaan, tapi juga keagamaan. Sebab menjaga jiwa atau diri dari wabah ini wajib, maka saya menggunakan istilah penanganan Covid-19 itu masalah agama sesuai syariat, dalam upaya melakukan perlindungan pada masyarakat, ini tanggungjawab ulama. Saya tanyakan, mana masyarakat yang masih tidak percaya. Masih ada, sedikit, dan itu  digarap. Buktinya sekarang mereka minta divaksin di mana-mana. Sampai di daerah kurang vaksin, seluruh daerah menyatakan masih minta vaksin. Pemerintah terus menyiapkan vaksin supaya mereka bisa divaksin sampai akhir 2021. Ini akhir 2021 (diharapkan vaksinasi) ini selesai.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin (Tribunnews)

Apa yang menjadi kendala?

Vaksinnya ini sudah kita siapkan, masyarakat juga sudah siap, tapi kecepatan memvaksin ini juga jadi masalah yang kita hadapi. Ini bukan masalah gampang memvaksin sekian banyak masyarakat dengan daerah yang terpisah-pisah.

Hal lain, beredar hoaks di masyarakat, seperti orang yang dirawat di rumah sakit justru meninggal,  yang disuntikkan rumah sakit ke masyarakat itu racun, vaksin itu sesuatu yang bisa mengganggu tubuh

Baca juga: Bupati Majalengka Karna Sobahi Membentuk Tim Khusus di Bawah Komandonya untuk Tangani Pandemi

Memang, karena ada orang yang ingin coba melakukan pengacauan. Di setiap masa pasti ada. Kalaupun bukan isu Covid-19, ya isu lain, agar membuat tidak percaya kepada pemerintah. Nah sekarang ini masalah Covid-19 dan kesulitan ekonomi yang dijadikan isu yang di-blow up terus.

Kelompok-kelompok ini memang yang pada dasarnya tidak suka dengan pemerintah. Ini yang terus kita lakukan, klarifikasi, edukasi. Saya bertemu dengan tujuh gubernur di Jawa dan Bali, saya minta kalau di daerah masih ada kelompok tersebut, supaya dilakukan pendekatan dengan baik, dirangkul, didekati secara humanis, diberi pengertian sehingga dia bisa kembali.

Ini terus dilakukan. Kita tidak bosan-bosan karena kita beranggapan bahwa kelompok ini akan terus ada. Hanya sekarang memperoleh momentum karena ada medsos. Jadi ada sarananya untuk membuat kegaduhan.

Baca juga: Hamid Awaluddin: Penyebar Berita Bohong Sumbangan Rp 2 Triliun Bisa Dipidanakan.Lecehkan Daya Nalar

Adanya gelombang kedua Covid-19, pemerintah menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali, tapi muncul fenomena bendera putih, apakah kita perlu memberi kelonggaran?

Soal PPKM, pemimpin di daerah itu masih sporadis, belum semua melakukan sentuhan kultural. Bagaimana pemerintah pusat mendorong pemda hingga pemerintah desa untuk menggerakkan kekuatan tokoh-tokoh.

Pemerintah sudah melakukan berbagai arahan-arahan petunjuk dalam rakor untuk melakukan. Makanya disebutkan PPKM itu kan artinya pembatasan sampai ke tingkat mikro, itu mikro sampai ke tingkat RT, jadi ini pengawasannya sampai ke tingkat RT. Sebenarnya program itu supaya pemda kemudian melakukannya sampai ke tingkat bawah.

Baca juga: Kepala PPATK, Dian Ediana Rae: Soal Sumbangan Rp 2 Triliun, Kita Instingnya Praduga Bersalah

Pertemuan saya dengan tujuh gubernur pulau jawa, semua memiliki program-program itu, karena memang mereka menghadapi sendiri. Persoalannya kalau tidak ada bantuan warga, pemerintah akan berikan solusi.

Soal baliho politik marak dari menteri tertentu, bagaimana tanggapan Pak Wapres? Sebab menteri-menteri ini punya tanggung jawab yang sangat besar mengatasi masalah pandemi.

Sebenarnya masih terlalu dini  (kampanye 2024), tapi sekarang ini sudah mulai di mana-mana politik, jadi pada takut ketinggalan kereta.  Sebenarnya yang bikin masalah itu media juga sih, media sudah mulai memancing-mancing, akhirnya pada keluar semua itu dipancing oleh media. Saya kira nanti akan ditertibkanlah soal baliho supaya jangan mengganggu pemandangan. Pada saatnya (akan) dibuka, kalau belum saatnya sebaiknya tidak dulu.

Baca juga: Bambang Tirtoyuliono: Menangani Covid di Desa di Jabar Luar Biasa, 70 Persen Dana Desa untuk Bantuan

Hal yang  kita sekarang ini mestinya fokus  adalah  bagaimana menghadapi Covid-19. Ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh dan semuanya bicara Covid-19, bagaimana bisa memberikan kontribusi di dalam rangka penanggulangan Covid-19. Jadi harus digalakkan di dalam masyarakat dan harus dibantu oleh pers dan media.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin (Tribunnews)

Apa yang Pak Wapres rasakan selama mendampingi Presiden Joko Widodo, terutama di masa pandemi Covid-19?

Sejak munculnya wabah Covid-19 ini kita di dalam bekerja mengalami perubahan. Yang biasanya sering rapat-rapat, menghadiri kegiatan-kegiatan, sekarang ini dilakukan dengan virtual semuanya. Ini perubahan, sehingga tentu ini juga dirasakan oleh semua pihak. Tapi saya melihat adanya kehidupan seperti ini mempercepat kita dalam rangka digitalisasi. Bukan hanya di kegiatan kenegaraan, pendidikan juga, kemudian perekonomian, perbelanjaan juga dilakukan virtual.

Baca juga: Moeldoko Ungkap di Balik Penunjukan Luhut Jadi Panglima Perang PPKM Darurat dan Soal Ivermectin

Bahkan saya yang biasanya selalu ada hadir di majelis-majelis, di haul-haul pertemuan memperingati, yang biasanya kumpul kiai-kiai, sekarang juga dilakukan dengan virtual. Jadi sekarang dunia pesantren juga acaranya virtual.  Kemudian juga kita harus terus menggunakan masker, keluar menggunakan masker, kemudian kita menjaga jarak. Bahkan cucu saya sendiri  kalau datang harus di PCR. Ini cucu saya yang belum mau di-PCR, terpaksa enggak bisa bertemu dengan saya. Virtual terpaksa.

Cucu Pak Wapres menolak di-PCR?

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
460 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved