Hamid Awaluddin: Penyebar Berita Bohong Sumbangan Rp 2 Triliun Bisa Dipidanakan.Lecehkan Daya Nalar

Kalau saya cenderung menggunakan pidana memberikan jarak bagi orang yang suka sesumbar menebar janji ke publik. Jangan dibiarkan.

Tribunnews
Hamid Awaluddin 

KASUS sumbangan dua Rp 2 triliun menjadi yang kesekian kalinya pejabat publik tidak dapat berpikir dengan akal sehat. Hal itu diutarakan Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Prof Hamid Awaluddin dalam wawancara eksklusif bersama Tribun Network lewat ruang virtual, Selasa (3/8). Hamid mengatakan pemasungan akal sehat para pejabat publik sudah kerap terjadi dan masih terus berulang hingga saat ini. Berikut petikan wawancara selengkapnya.

Anda berpendapat, kasus sumbangan Rp 2 triliun ini melecehkan daya nalar pejabat. Apa maksudnya?

Mungkin Anda masih segar ingat ketika seorang Menteri Agama berbicara di depan publik bahwa ada onggokan emas batangan di prasasti batu tulis yang bisa melunasi utang negara. Anda bisa membayangkan sebuah statement yang benar-benar tidak mencerminkan akal waras kita. Bagaimana mungkin pada saat itu Rp 1.500 triliun utang negara, lalu ada orang mengatakan tersimpan emas batangan di bawah tanah.

Hamid Awaluddin
Hamid Awaluddin (Tribunnews)

Kalau Anda konversi emas waktu itu Rp 250 ribu per gram. Untuk membayar Rp 1.500 triliun kita butuh 6.000 ton emas batangan. Kalau dikonversi dalam angkutan dengan asumsi truk 4 ton dengan panjang 5 meter maka kita harus deretkan truk tersebut mulai dari Kebayoran baru sampai Hotel Indonesia tanpa jarak satu jengkal.

Dari sini kita bisa bayangkan nalar ini di mana? Kemudian tiba-tiba di tengah jalan minggu lalu ada deklarasi menyumbang Rp 2 triliun. Logika sederhana, kalau orang ini menyumbang Rp 2 triliun berapa banyak uangnya?

Baca juga: Kepala PPATK, Dian Ediana Rae: Soal Sumbangan Rp 2 Triliun, Kita Instingnya Praduga Bersalah

Angka berapa banyak itu yang saya logikakan lagi, dari mana dia dapat, dan bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian bagaimana pajaknya. Semua ini bergelayut di pikiran saya satu minggu terakhir.

Sebelumnya, saat saudara-saudara kita kena musibah likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah dan di Nusa Tenggara Barat juga ada lagi konglomerat yang datang mendeklarasikan akan membangun 1.500 unit rumah cuma-cuma. Sampai saat ini belum saya dengar kawan-kawan pers memuat berita janji konglomerat itu membangun rumah. Jadi buat saya ini semua mencederai akal sehat saya.

Bisa Anda korelasikan antara niat baik dengan realitas kasus sumbangan?

Antara niat baik dan realitas terlampau jauh bedanya. Kalau Anda sekadar niat baik, ada potensi yang Anda mau pakai disertai keikhlasan. Tetapi kalau Anda mengatakan dan memberi janji yang sudah tidak masuk akal sehat dan hanya untuk kepentingan publisitas, itu sudah salah.

Hamid Awaluddin
Hamid Awaluddin (Tribunnews)

Lantas mengapa pejabat negara bisa percaya dengan adanya dana sumbangan ini?

Dari awal saya bilang, tidak masuk akal. Mari kita lihat suasana batin rakyat Indonesia di tengah impitan pandemi Covid-19. Ekonomi terseret jalannya. Faktor psikologis keterbatasan gerak. Tiba-tiba ada orang menawarkan pesona mau meringankan beban. Maka segala keterimpitan itu dibuka seperti air bak. There is light at the end of the tunnel (ada cahaya di ujung terowongan).

Baca juga: Wasekjen Pinsar Abbi Angkasa Sebut Pengusaha Besar dan Peternak Rakyat Kini Bersaing di Pasar Becek

Suasana batin itu yang ada maka semua orang mengatakan Anda adalah pahlawan bangsa ini. Menjadi masalah psikologi bangsa yang terimpit oleh berbagai derita antara lain pandemi Covid-19. Suasana batin keterimpitan yang membuat orang euforia.

Untuk mengakhiri polemik sumbangan Rp 2 triliun seperti apa caranya agar akal sehat kita bisa kembali?

Terus terang hiruk pikuk tentang ditersangkakan kemudian dinyatakan masih terperiksa ini menambah kebingungan yang tadinya hanya masalah Rp 2 triliun. Bisa saja persoalan tersangka dan tidak tersangka hanya persoalan teknis yuridis. Mungkin masih ada unsur hukum yang belum terpenuhi sehingga dinyatakan belum tersangka. Tapi masalahnya kok bisa tidak sejalan antara pejabat satu di lembaga yang sama dengan pejabat yang lain.

Baca juga: Aiptu Beni Hendrik Hernawan Tetap Ikhlas dan Semangat Melayani Warga Meski Kedua kakinya Diamputasi

Itu persoalan yang menimbulkan kehebohan lagi serta menimbulkan kecurigaan yang paling dasar. Orang mulai curiga drama apa yang terjadi sebenarnya. Sampai sekarang mungkin Anda yang berada di Sumatera Selatan pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya juga tidak tahu. Saya hanya mengatakan melihat dengan positive thinking mungkin terlanjur dinyatakan tersangka tetapi penyidik melihatnya masih unsur yang belum terpenuhi. Mudah-mudahan seperti itu.

Ada unsur keyakinan bahwa uang Rp2 triliun tersebut ada?

Saya tidak sejauh itu. Saya hanya mengatakan dalam keadaan simpang siur seperti ini mestinya aparat negara kita koordinasinya lebih baik supaya tidak menimbulkan persangkaan dan pemikiran atau penafsiran liar tentang masalah yang sedang terjadi.

Baca juga: Aiptu Beni Hendrik Hernawan Tetap Ikhlas dan Semangat Melayani Warga Meski Kedua kakinya Diamputasi

Apakah mungkin seorang ahli waris mencairkan satu uang di bank atas nama ayahnya yang sudah 12 tahun meninggal?

Di situlah dugaan pertama kita sumbangan ini tidak masuk akal. Pertama almarhum pemiliknya meninggal 2009 dan punya 7 anak. Dan kenapa hanya satu yang tampil?

Yang namanya ahli waris seharusnya dibagi ke seluruh anaknya. Pertanyaan hukumnya adalah apakah putrinya yang ikut mendeklarasikan uang sumbangan itu sudah mendapat persetujuan dari anak-anak lainnya atau tidak? Kalau tidak, ya tidak sah kalau memang ada warisan.

Baca juga: David Wijaya, Apoteker yang Hadir untuk Mendengarkan Pasien, Kembangkan Platform BijakObat

Kedua, kalau dia mendapatkan mandat dari saudara lainnya maka mandat tersebut datang dari mana? Karena akan menimbulkan persoalan perdata ke depan. Dia umumkan mau dipakai Rp2 triliun untuk sumbangan kemudian saudara yang lainnya muncul mempersoalkan.

Jadi rentetan hukum perdatanya banyak kalau memang ada uangnya. Dramanya hukum perdatanya masih panjang, kalau memang ada uangnya. Jangan sampai tidak ada persetujuan dari seluruh keluarga anak-anaknya jika memang uang ini adalah warisan.

Kalau ternyata memang tidak ada (sumbangan Rp2 triliun) apa komentar Profesor Hamid?

Jika tidak ada mari kita gigit jari tolong jangan percayai isu sesaat seperti ini. Sebagaimana saya katakan dari pengalaman masa lalu bahwa saya tidak percaya ada isu seperti ini.

Hamid Awaluddin
Hamid Awaluddin (Tribunnews)

Apakah tindakan seperti ini termasuk kategori bisa dipidanakan?

Barang siapa yang menebar berita bohong dan membuat kehebohan bisa dipidana. Kalau saya cenderung menggunakan pidana memberikan jarak bagi orang yang suka sesumbar menebar janji ke publik. Jangan dibiarkan.

Baca juga: Semula Eman Suherman Pegang Rp 5 Ribu untuk Beli Nasi Padang di Garut, Kini Punya Rp 100 Juta Lebih

Menurut Anda ini muaranya adalah kebohongan, apa yang harus dilakukan untuk kasus ini?

Ahli waris dan dokter Akidi Tio yang menggaungkan kabar ini, keduanya harus diperiksa. Dan saya sangat salut Kepolisian Sumatera Selatan mulai mengambil langkah hukum. Harus diperiksa karena bahaya kalau tidak proses hukum terhadap orang yang suka menimbulkan kehebohan tetapi isinya tidak ada. Sampai sekarang saya anggap cerita ini adalah fiktif.

Karena tidak ada unsur nalar yang bisa dibenarkan. Kecuali kalau bisa dibuktikan ada Rp2 triliun. Sampai sekarang saya tidak percaya.

Baca juga: Dede Ahmad Rajin Baca Buku Sejarah Perjuangan Bangsa, Lulusan SMK Ini Menjadi Juru Pelihara GIM

Untuk pejabat publik Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri apakah yang harus dilakukan beliau dalam kasus ini?

Menurut saya, pejabat yang terlibat dalam kasus ini saya kira motifnya hanya satu yakni euforia ingin mengumandangkan kepada publik bahwa di terlibat segala ikhtiar meringankan beban rakyat. Bahwa terjadi deviasi itu sesuatu yang tidak diinginkan. (tribun network/reynas abdila)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
453 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved