Hamid Awaluddin: Penyebar Berita Bohong Sumbangan Rp 2 Triliun Bisa Dipidanakan.Lecehkan Daya Nalar

Kalau saya cenderung menggunakan pidana memberikan jarak bagi orang yang suka sesumbar menebar janji ke publik. Jangan dibiarkan.

Tribunnews
Hamid Awaluddin 

Kedua, kalau dia mendapatkan mandat dari saudara lainnya maka mandat tersebut datang dari mana? Karena akan menimbulkan persoalan perdata ke depan. Dia umumkan mau dipakai Rp2 triliun untuk sumbangan kemudian saudara yang lainnya muncul mempersoalkan.

Jadi rentetan hukum perdatanya banyak kalau memang ada uangnya. Dramanya hukum perdatanya masih panjang, kalau memang ada uangnya. Jangan sampai tidak ada persetujuan dari seluruh keluarga anak-anaknya jika memang uang ini adalah warisan.

Kalau ternyata memang tidak ada (sumbangan Rp2 triliun) apa komentar Profesor Hamid?

Jika tidak ada mari kita gigit jari tolong jangan percayai isu sesaat seperti ini. Sebagaimana saya katakan dari pengalaman masa lalu bahwa saya tidak percaya ada isu seperti ini.

Hamid Awaluddin
Hamid Awaluddin (Tribunnews)

Apakah tindakan seperti ini termasuk kategori bisa dipidanakan?

Barang siapa yang menebar berita bohong dan membuat kehebohan bisa dipidana. Kalau saya cenderung menggunakan pidana memberikan jarak bagi orang yang suka sesumbar menebar janji ke publik. Jangan dibiarkan.

Baca juga: Semula Eman Suherman Pegang Rp 5 Ribu untuk Beli Nasi Padang di Garut, Kini Punya Rp 100 Juta Lebih

Menurut Anda ini muaranya adalah kebohongan, apa yang harus dilakukan untuk kasus ini?

Ahli waris dan dokter Akidi Tio yang menggaungkan kabar ini, keduanya harus diperiksa. Dan saya sangat salut Kepolisian Sumatera Selatan mulai mengambil langkah hukum. Harus diperiksa karena bahaya kalau tidak proses hukum terhadap orang yang suka menimbulkan kehebohan tetapi isinya tidak ada. Sampai sekarang saya anggap cerita ini adalah fiktif.

Karena tidak ada unsur nalar yang bisa dibenarkan. Kecuali kalau bisa dibuktikan ada Rp2 triliun. Sampai sekarang saya tidak percaya.

Baca juga: Dede Ahmad Rajin Baca Buku Sejarah Perjuangan Bangsa, Lulusan SMK Ini Menjadi Juru Pelihara GIM

Untuk pejabat publik Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri apakah yang harus dilakukan beliau dalam kasus ini?

Menurut saya, pejabat yang terlibat dalam kasus ini saya kira motifnya hanya satu yakni euforia ingin mengumandangkan kepada publik bahwa di terlibat segala ikhtiar meringankan beban rakyat. Bahwa terjadi deviasi itu sesuatu yang tidak diinginkan. (tribun network/reynas abdila)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
453 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved