Hamid Awaluddin: Penyebar Berita Bohong Sumbangan Rp 2 Triliun Bisa Dipidanakan.Lecehkan Daya Nalar

Kalau saya cenderung menggunakan pidana memberikan jarak bagi orang yang suka sesumbar menebar janji ke publik. Jangan dibiarkan.

Tribunnews
Hamid Awaluddin 

KASUS sumbangan dua Rp 2 triliun menjadi yang kesekian kalinya pejabat publik tidak dapat berpikir dengan akal sehat. Hal itu diutarakan Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Prof Hamid Awaluddin dalam wawancara eksklusif bersama Tribun Network lewat ruang virtual, Selasa (3/8). Hamid mengatakan pemasungan akal sehat para pejabat publik sudah kerap terjadi dan masih terus berulang hingga saat ini. Berikut petikan wawancara selengkapnya.

Anda berpendapat, kasus sumbangan Rp 2 triliun ini melecehkan daya nalar pejabat. Apa maksudnya?

Mungkin Anda masih segar ingat ketika seorang Menteri Agama berbicara di depan publik bahwa ada onggokan emas batangan di prasasti batu tulis yang bisa melunasi utang negara. Anda bisa membayangkan sebuah statement yang benar-benar tidak mencerminkan akal waras kita. Bagaimana mungkin pada saat itu Rp 1.500 triliun utang negara, lalu ada orang mengatakan tersimpan emas batangan di bawah tanah.

Hamid Awaluddin
Hamid Awaluddin (Tribunnews)

Kalau Anda konversi emas waktu itu Rp 250 ribu per gram. Untuk membayar Rp 1.500 triliun kita butuh 6.000 ton emas batangan. Kalau dikonversi dalam angkutan dengan asumsi truk 4 ton dengan panjang 5 meter maka kita harus deretkan truk tersebut mulai dari Kebayoran baru sampai Hotel Indonesia tanpa jarak satu jengkal.

Dari sini kita bisa bayangkan nalar ini di mana? Kemudian tiba-tiba di tengah jalan minggu lalu ada deklarasi menyumbang Rp 2 triliun. Logika sederhana, kalau orang ini menyumbang Rp 2 triliun berapa banyak uangnya?

Baca juga: Kepala PPATK, Dian Ediana Rae: Soal Sumbangan Rp 2 Triliun, Kita Instingnya Praduga Bersalah

Angka berapa banyak itu yang saya logikakan lagi, dari mana dia dapat, dan bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian bagaimana pajaknya. Semua ini bergelayut di pikiran saya satu minggu terakhir.

Sebelumnya, saat saudara-saudara kita kena musibah likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah dan di Nusa Tenggara Barat juga ada lagi konglomerat yang datang mendeklarasikan akan membangun 1.500 unit rumah cuma-cuma. Sampai saat ini belum saya dengar kawan-kawan pers memuat berita janji konglomerat itu membangun rumah. Jadi buat saya ini semua mencederai akal sehat saya.

Bisa Anda korelasikan antara niat baik dengan realitas kasus sumbangan?

Antara niat baik dan realitas terlampau jauh bedanya. Kalau Anda sekadar niat baik, ada potensi yang Anda mau pakai disertai keikhlasan. Tetapi kalau Anda mengatakan dan memberi janji yang sudah tidak masuk akal sehat dan hanya untuk kepentingan publisitas, itu sudah salah.

Hamid Awaluddin
Hamid Awaluddin (Tribunnews)

Lantas mengapa pejabat negara bisa percaya dengan adanya dana sumbangan ini?

Sumber: Tribunnews

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved