Kepala PPATK, Dian Ediana Rae: Soal Sumbangan Rp 2 Triliun, Kita Instingnya Praduga Bersalah

kami bisa mendeteksi keluar masuk uang dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya dalam jumlah berapa pun

Tribunnews
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae 

SUMBANGAN Rp 2 triliun dari keluarga mendiang Akidi Tio untuk bantuan kemanusian penanganan Covid-19 melalui Polda Sumatera Selatan menjadi isu besar belakangan ini. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, bercerita saat mendengar berita ini sontak saja dia tidak langsung percaya.

Dian, begitu pria bergelar Doktor Hukum Keuangan itu disapa, mengaku langsung memerintahkan jajarannya untuk memantau profil penyumbang fantastis itu. Berikut wawancara eksklusif Tribun Network dengan Dian Ediana Rae, belum lama ini.

Ketika ada seseorang ingin mentransfer uang dengan jumlah besar sekali, apa peran PPATK?

Berdasarkan UU nomor 8 tahun 2010 dan UU nomor 9 tahun 2013 memang PPATK secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga intelijen keuangan. Jadi tugas utama kita adalah melakukan analisis dari setiap transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Itu adalah suatu kewajiban pokok PPATK.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae (Tribunnews)

Kalau saya mencoba mengaitkan langsung apa yang terjadi dengan kasus sumbangan Rp 2 triliun, PPATK harus turun tangan karena ada tiga hal. Pertama, transaksi keuangan dalam jumlah besar seperti ini setelah kita hubungkan profil pemberi atau kita sebut profiling ini ada inkonsistensi. Kedua, ada kriteria mencurigakan. Ketiga, penerima.

Seandainya Departemen Sosial, misalnya, atau lembaga yang secara tupoksi dapat menerima sumbangan, katakanlah Satgas Covid-19 atau BNPB, mungkin tidak menimbulkan persoalan. Tetapi begitu yang menerima sumbangan lembaga kategori politically exposed persons (PEPs), itu adalah kriteria pejabat dari pusat sampai daerah dan dari berbagai level yang memang merupakan person yang kita anggap sensitif. Perlu kita klarifikasi seandainya ada transaksi seperti ini.

Sumbangan melalui pejabat negara tentunya ini bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Ini hal serius, perlu dipastikan PPATK. Tugas berat PPATK memastikan dari mana uang Rp 2 triliun itu. Seandainya tidak terjadi, ini menjadi suatu pencederaan, mengganggu integritas sistem keuangan. Sistem keuangan tidak boleh dipakai untuk main-main.

Dian Ediana Rae (kiri) dan Akidi Tio (alm)
Dian Ediana Rae (kiri) dan Akidi Tio (alm) (Tribunnews)

Jika transaksi Rp 2 triliun ini terjadi. Apakah penerima uang bisa mencairkan?

Kalau tidak ada isu, uang itu mungkin mudah saja ditransfer secara internasional karena segala sesuatu dilakukan secara elektronik. Tetapi kalau ada isu, katakanlah uang besar itu ada di negara tertentu kemudian ada isu dengan know your customer (KYC) principle, itu  jadi persoalan.

 Uang itu akan tertanggung di sana untuk diselesaikan dulu. Misalnya uang ini dari mana asalnya, apakah tidak terkait kejahatan, kemudian akan digunakan untuk apa. Jadi akan ada proses dilakukan di sana. Tetapi ada masalah sama sekali akan mudah saja uang itu ditransfer berapapun dengan menggunakan sistem elektronik.

Dalam regulasi di negeri kita apakah dimungkinkan seorang pejabat negara menerima sumbangan sebesar Rp 2 triliun?

Saya kira jelas tidak. Ini yang saya sebut tadi PEPs, tidak boleh menerima yang dikategorikan gratifikasi. Kalau pejabat menerima sudah pasti tidak boleh. Yang kedua kalau secara kelembagaan itu juga tidak boleh karena bukan tupoksinya. Jadi memang harus sesuai. Kalau departemen sosial menerima sumbangan BNPB, dan Satgas Covid-19 mungkin tidak menjadi isu.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae (tengah) saat berkunjung ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bandung
Kepala PPATK Dian Ediana Rae (tengah) saat berkunjung ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bandung (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Apakah PPATK punya tupoksi untuk berkoordinasi dengan lembaga keuangan yang ada di luar negeri terkait yang seperti ini?

PPATK punya instrumen yang namanya IFTI (International funds transfer instruction) data. Jadi kami bisa mendeteksi keluar masuk uang dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya dalam jumlah berapapun, tidak usah Rp 2 triliun. Seandainya kita butuh bantuan lembaga keuangan negara lain. Kita memiliki jaringan hampir 163 negara yang terkait lembaga intelijen keuangan dan saya juga ada di dalamnya.

Respons Bapak mendengar ada transaksi Rp 2 triliun sebagai kepala PPATK?

Sebagai lembaga intelijen keuangan instingnya bukan praduga tak bersalah. Kita instingnya praduga bersalah. Kita bersikap hati-hati, sambil melihat ke faktor-faktor mencurigakan. Memastikan, segala sesuatu berjalan dengan peraturan perundang-undangan.

Begitu saya dengar ada angka Rp 2 triliun dan ketidaksesuaian dengan profil serta terkait pejabat negara, itu sudah otomatis kita harus turun. Kalau tidak turun malah menurut undang-undang saya bersalah.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae (Tribunnews)

Hasil penelusuran PPATK apakah Akidi Tio termasuk deretan konglomerat di Indonesia?

Coba saja tanya kepada kita semua. Apakah Akidi Tio pernah masuk jajaran 10 besar majalah Forbes? Apakah pernah tercatat pembayar pajak terbesar? Itu kan sebenarnya mudah saja kita mencari kesimpulan. (tribun network/reynas abdila)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved