Moeldoko Ungkap di Balik Penunjukan Luhut Jadi Panglima Perang PPKM Darurat dan Soal Ivermectin

Itu lah peran-peran yang kami jalankan, mendekatkan masyarakat dengan Istana. Apa yang saya dengar saya catat

KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko, akhirnya buka suara tentang alasan di balik penunjukan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai "Panglima Perang" Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, tempo hari. Berbagai hal, ujarnya, menjadi pertimbangan. Tak hanya soal Luhut dan PPKM Darurat, Moeldoko juga mengungkap alasan di balik inspeksi mendadak Presiden Joko Widodo apotek yang viral serta dugaan ketidakkompakkan Kabinet dalam menghadapi Covid-19. Berikut petikan wawancara khusus Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dan Manager Pemberitaan Tribun Network, Rachmat Hidayat dengan Moeldoko, Rabu (28/7).

Sebenarnya, apa peran Kantor Staf Kepresidenan (KSP)?

Secara umum, tugas pertama memastikan bahwa program atau proyek strategis nasional tersampaikan dengan baik. Kalau ada hambatan di lapangan, kita yang membantu menyelesaikan. Berikutnya komunikasi politik dan publik. Disinformasi hari-hari ini sungguh luar biasa. Berita yang salah berulang-ulang jadi seolah benar. Tugas kami meluruskannya.

Kami juga membuka kantor KSP selebar-lebarnya agar terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat dan kantor kepresidenan. Biasanya komunitas, asosiasi, datang ke kantor kami. Mereka menyampaikan keluhan, kadang marah. Kami mendengarkan saja. Karena KSP tempat terakhir pengaduan. Setidaknya kami bisa menyampaikan kepada lembaga terkait.

Itu lah peran-peran yang kami jalankan, mendekatkan masyarakat dengan Istana. Apa yang saya dengar saya catat. Kalau Presiden perlu mendengarkan, kami sampaikan.

Kabinet kita dinilai tidak kompak menghadapi Covid-19?

Sebenarnya bukan itu. Kalau soal penanganan Covid-19 itu, hampir 2-3 kali seminggu Presiden rapat terbatas. Memonitor dan evaluasi langkah menteri. Lalu Presiden membuat keputusan. Itu langsung presiden.  Persoalan Covid, semua kepala negara tidak ada yang siap. Sehingga orang di luar melihatnya seolah penanganan tidak terkoordinasi dan harmonis. Covid ini persoalan kayak balon, pencet di sini, problem di sana. Negara kita luas, mobilitas tinggi. Tidak bisa kita apple to apple dengan Singapura. Kelompok menengah ke atas mungkin oke, tapi masyarakat di bawah kalau ditutup bagaimana. Ini memang problem yang tak mudah. Karena itu presiden mengambil jalan tengah. Begitu Covid naik, ekonomi direm.

Belum lama ini, Presiden sidak langsung ke apotek. Kenapa?

Itu seorang panglima. Harus memastikan bahwa apa yang terjadi di lapangan benar-benar diketahui dengan baik. Untuk memastikan berjalan di bawah. Biasanya orang ada tipe-tipe kodamar, komando dari kamar. Pak Presiden paham betul persoalan di lapangan. Dibawa ke meja rapat terbatas.

Hasilnya, apa ada impactnya?

Ada keluhan PB Pharmacy, kami kesulitan impor obat. Karena persoalan transportasi. Karena ada pembatasan. Apa yang dilakukan presiden, Panglima TNI siapkan transportasi udara. Karena presiden paham betul di lapangan tidak obat. Kalau Presiden tidak tahu situasi belum tentu kan.

Ada orang mengambil keuntungan, penimbunan bahkan jual harga tinggi apa solusinya?

Pendekatan law enforcement, kepolisian sudah membentuk gugus tugas untuk mengecek di lapangan. Mereka yang menimbun ditindak. Kita mengenali persoalan, dilema di lapangan. Ini sudah dibahas sidang kabinet. Presiden sudah menegaskan, hati-hati operasi di lapangan supaya betul-betul tidak merusak rantai distribusi. Presiden mengingatkan hati-hati ke apotek, mulai gerah karena banyak sekali melakukan operasi dari BP POM, aparat keamanan, sehingga apotek-apotek pada gelisah. Ini dibahas dengan baik di ratas. Yang ingin kita jalankan adalah bagaimana situasi ini tidak digunakan untuk menguntungkan diri sendiri. Kalau masih ada yang bandel apa boleh buat.

Apa di kabinet terjadi tarik menarik terkait PPKM?

Bukan tarik menarik. Kita melihat perkembangan day by day tentang grafik. Jadi begitu kita naik, kebijakan PPKM Darurat. Padahal case sudah naik, kalau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan untuk covid ini memang sebuah dilema yang tidak mudah untuk siapapun. Bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk masyarakat.

PPKM Jawa-Bali kenapa diserahkan ke Menko Marves?

Sebenarnya begini, secara nasional kan sudah ditutup. Ujug-ujug ada case baru situasi yang mengkhawatirkan di Jawa. Sama, di militer begitu, ketika operasi ada case, langsung membuat task force baru untuk  mengatasi case. Sama.

Pak Luhut pernah memegang itu. Sehingga akan lebih mudah karena beliau secara substansi memahami perkembangan Covid. Ssecara komando beliau juga punya pengalaman matang untuk pengendalian

Anda disoroti ICW karena mengendorse obat. Apa komentar Anda?

Saya mempelajari bagaimana perkembangan Ivermectin di negara-negara luar. Oh, di negara ini berhasil. Case di dalam negeri, ivermectin obat cacing, tapi bisa sebagai salah satu yang diunggulkan menangani persoalan Covid. Saya coba komunikasi, apakah bisa membantu untuk distribusi ke masyarakat. Beliau [Harsen] memberikan bantuan di cabang-cabang Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat. Saya tidak ngerti Harsen, kenal pun juga tidak. Tidak ada sama sekali.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
433 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved