Bupati Ruhimat: Ibarat Makanan, Subang Saat Ini Seperti Gula yang Dikerumuni Banyak Semut

KABUPATEN  Subang dikenal kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budayanya. Banyak kemajuan yang diraih kabupaten yang berada di utara Provinsi Jawa Barat itu dalam tiga tahun terakhir.

Banyaknya akses jalan baru menjadi salah satu indikatornya. Belum lagi proyek-proyek berskala besar yang tengah berlangsung seperti Pelabuhan Patimban dan Segitiga Rebana.

Jurnalis Tribun Jabar, Irvan Maulana berkesempatan mewawancarai secara eksklusif bupati yang akrab disapa Kang Jimat itu di rumah dinasnya di Subang, pekan lalu. Berikut petikannya.

Seperti kita ketahui visi Kabupaten Subang dalam kepemimpinan Anda adalah menciptakan Subang yang bersih, maju, sejahtera, dan berkarakter. Adapun misinya antara lain meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur. Bagaimana cara Anda mewujudkan visi misi tersebut?

Saya kira untuk mewujudkannya kita harus bergotong royong. Kekompakan itu kita utamakan, kalau bahasa kerennya pentahelix. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga pihak swasta dan partisipasi seluruh masyarakat, harus ikut bergotong royong untuk mewujudkannya.  Jadi kuncinya gotong royong, tidak bisa sendiri-sendiri.

Bisa dijelaskan lebih spesifik?

Jadi uluran tangan semua pihak dalam pembangunan sangat menentukan kemajuan suatu daerah. Apa yang menjadi tagline Subang saat ini yakni “Subang Gotong Royong, Subang Jawara” itu betul-betul bukan hanya sebuah tagline atau Salam Subang semata, tapi harus bisa dilaksanakan. Saya yakin dengan bergotong royong semua program bisa berjalan, bisa di implementasikan. Jadi apa yang kita cita-citakan, kejayaan, keistimewaan, kesejahteraan bisa betul-betul terwujud.

Bisa disebutkan program apa yang sudah berjalan selama Anda menjadi bupati?

Mengenai program, itu kan sudah dikelompokkan ke dalam sembilan program Jawara. Pertama kita prioritaskan di infrastruktur, karena sebagian besar membutuhkan infrastruktur, seperti bidang kesehatan, pertanian, pariwisata, perekonomian dan bidang-bidang lainnya. Infrastruktur saat ini menjadi pendukung dari program yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Baca juga: Berawal dari Protes Tetangga, Juru Tulis Desa di Subang Bikin Insenerator Berbasis IoT

Jadi konkretnya seperti apa?

Jadi begini, contoh infrastruktur yang terkait dengan pemerintah pusat misalnya Pelabuhan Patimban, Segitiga Rebana dan kawasan industri lainnya. Adapun program infrastruktur oleh Kabupaten Subang saat ini kami sedang membangun Jalan Serangpanjang-Cipeundeuy, Patimban-Cilamaya, Darmaga-Bukanagara, Lingkar Luar Jalan Cagak,. Jadi semua itu merupakan akses penting untuk mendukung program pembangunan.

Dengan dibangunnya infrastruktur yang Anda sebutkan itu, artinya Anda optimistis roda perekonomian akan bergerak?

Ya tentu saja, harapannya pembukaan akses jalan itu bisa menumbuhkan roda perekonomian baru di sepanjang jalan tersebut. Hal ini juga mejadi upaya saya memeratakan pembangunan di wilayah selatan. Program ketahanan pangan dan peternakan di sepanjang Serangpanjang dan Cipeundeuy, juga diharapkan dapat memantik pertumbuhan UMKM dan tempat wisata baru.

Bagaimana mengenai kendala di lapangan?

Mengenai kendala yang seringkali saya temui di lapangan salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang yang masih 14 persen juga menjadi kendala, selebihnya kami mengandalkan anggaran perimbangan dari pusat dan dana bagi hasil (DBH) dari pusat dan provinsi.

Jadi soal anggaran ini jadi kendala utama?

Jadi begini, saya juga baru tahu kalau dalam birokrasi ini banyak sekali aturan. Sehingga terkadang ketika kita ingin berlari, juga perlu banyak pertimbangan. Khususnya yang berkaitan dengan regulasi, tapi saya sangat apresiasi hal itu walaupun kita berlari cepat namun tetap memperhatikan administrasi dan regulasi yang ada. Bahkan selama saya menjabat sudah tiga tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Alhamdulillah WTP itu merupakan tanggungjawab kami dan para ASN untuk tetap menjaga kepercayaan dan mempertahankan prestasi itu.

Jika pembangunan itu banyak kendalanya, jadi apa solusi yang ditawarkan?

Dalam menghadapi berbagai kendala untuk melaksanakan program kerja, saya melakukan percepatan pembangunan dengan menggandeng pihak swasta. Jadi bila program tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran, maka bisa dilakukan oleh pihak swasta. Namun tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal lain untuk mengakselerasi pembangunan?