Di Mata Fahri Hamzah, KPK Bukan Lembaga Malaikat

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan. Itu kata-kata di Undang-Undang lama yang belum diubah di undang-undang baru

Tribunnews/Irwan Rismawan
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah (kanan) saat wawancara khusus dengan Tribun Network di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

WAKIL Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah malaikat. Sebagai sebuah lembaga, kata Fahri, tentu masih ada sejumlah masalah di sana.

Dalam wawancara eksklusif di kantor redaksi Tribun Network, Kamis (3/6), Fahri juga mengatakan bahwa selama ini KPK lebih condong tumbuh menjadi sebuah non-governmental organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal itu, menurut Fahri, membuat KPK tidak memiliki mentalitas sebagai lembaga milik negara.

Berikut petikan wawancara eksklusif yang dipandu Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Fahri Hamzah.

Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah
Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Di antara lembaga-lembaga penegak hukum, apa sudah saatnya kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah?

Tugas KPK itu untuk mempersiapkan itu. Makanya kalau kita baca undang-undangnya, definisi pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan.

Lalu kemudian menimbangnya mengatakan, karena belum efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, artinya sudah disiapkan, bukan?

Lalu di pasal-pasal disebutkan, keharusan supervisi koordinasi monitoring, ini semua tindakan pencegahan yang SDM-nya itu minim di KPK. Karena menganggap "ngintip ada amplop" tangkap langsung masuk koran. Akan ada efek jera? Enggak ada yang begitu.

Teorinya ini bukan negara otoriter. Kalau di negara otoriter mungkin itu terjadi. Di Partai Komunis Cina, ada orang biro atau pegawai diambil satu, di depan umum "dijedor" di depan semua orang.

Efek jera. Ini negara demokrasi, semua orang bebas. Ini saya bilang, dari dulu, kalau mau berantas korupsi pakai otak, jangan pakai otot. Tidak akan ketemu. Itu yang tidak dikerjakan.

Apakah maksudnya, tugas KPK untuk mempersiapkan kepolisian dan kejaksaan?

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved