Direktur PJKAKI KPK, Sujanarko: Pegawai KPK Disuruh Pilih Al-Quran atau Pancasila

"Tetapi bisa saya yakinkan, karena saya waktu tes Capim KPK dulu sampai ke DPR, maka pertanyaan TWK kemarin sangat tidak berbobot"

Tribunnews
Direktur PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko 

PENONAKTIFAN 75 pegawai KPK menuai sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Dimulai dari pengumuman 75 pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status sebagai ASN pada 5 Mei. Kemudian para pegawai yang tak lolos dinonaktifkan berdasarkan SK yang diteken Ketua KPK, Firli Bahuri, pada 7 Mei. Penyidik senior Novel Baswedan dan Ambarita Damanik, termasuk di antara yang tidak lolos. Begitu pula Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto.

Penonaktifan tersebut menuai kritikan dari sejumlah pihak. TWK disinyalir dipakai untuk menyingkirkan pihak tertentu di KPK. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, mengatakan, sebagian  besar pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu tidak diberitahu hasil tes tersebut. Berikut petikan wawancara khusus Tribun Network dengan Direktur PJKAKI KPK, Sujanarko.

Direktur PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko
Direktur PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko (Tribunnews)

Bagaimana perasaan Anda saat masuk daftar 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK?

Saya bangga masuk daftar 75 orang itu, karena  ternyata publik mempersepsikan kami adalah pegawai-pegawai yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai KPK. Makanya saya bilang kalau TWK itu remeh temeh. Perlu disampaikan ke publik, saya pada 2015 dapat penghargaan dari Presiden. Namanya penghargaan Satyalancana Wira Karya. Selama KPK berdiri hanya tiga orang yang pernah menerima penghargaan itu. Saya, Abdullah Hehamahua, dan Ina Susanti. Pada 2015 mereka semua sudah pensiun.

Bunyi dari penghargaan Presiden itu adalah penerima penghargaan itu dianggap  punya kontribusi yang sangat besar terhadap nusa dan bangsa. Masak penghargaan ini dikalahkan tes abal-abal yang nggak jelas itu.

Baca juga: Konsisten Menolak Gratifikasi, Budi Ali Hidayat Terima Penghargaan dari KPK

Pandangan Anda tentang TWK tersebut?

Khusus terkait tes ini saya nyatakan tes tersebut diselenggarakan oleh panitia perselingkuhan. Kenapa? Karena KPK itu ‘kawin resminya’ terkait TWK adalah dengan BKN. Itu kawin resmi, ngelamar, diterima oleh BKN, dan BKN mengerjakan. Namun yang terjadi adalah di dalam BKN, proses TWK itu banyak diisi lembaga-lembaga lain di luar BKN.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko (Tribunnews)

Lembaga apa saja?

Ada Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Celakanya, metode-metode seperti ini secara profesional, prosedur metodologi itu harus dinilai dulu oleh pengguna, oleh KPK. Ini KPK tidak tahu, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) enggak tahu, BKN enggak tahu. Lalu yang membuat soal itu siapa?

Saya ada bukti ini dari testimoni teman-teman. Kebetulan yang kemarin unboxing surat dari BKN dan membacakan detail alasan dia tidak diterima, tidak lulus syarat TWK. Ada alasan yang menarik, satu alasannya katanya sering bertentangan dengan atasan. Kedua, katanya sering membocorkan informasi ke media.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved