H Rafani Akhyar: Meski Cuma Empat Orang, Salat Id Jalan Terus

Untuk zona oranye dan kuning, meskipun prinsipnya dibolehkan, tetap harus ada pembatasan jumlah jemaah

Editor: adityas annas azhari
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat 

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengimbau agar penyelenggaraan salat Idulfitri dilakukan di rumah masing-masing. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, rupanya memiliki pertimbangan sendiri. MUI Jabar mengizinkan salat Idulfitri berjemaah di masjid dan di lapangan selama menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Bagaimana dan kenapa keputusan itu diambil MUI Jabar, beritu petikan wawancara eksklusif jurnalis Tribun Jabar, Cipta Permana, dengan Sekretaris Umum MUI Jabar, Drs H Rafani Akhyar MSi di Kantor MUI Jabar, Jalan LLRE. Martadinata nomor 105, Kota Bandung.  

Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat
Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

MUI Jabar telah mengeluarkan fatwa yang mempersilakan masyarakat untuk menggelar ibadah salat Idulfitri secara berjemaah di wilayah Jabar, akhir April lalu. Padahal, seperti yang kita tahu, sebagian besar wilayah Jabar masih berada di zona oranye. Bagaimana menurut Anda?

Perlu di pahami bahwa penentuan status zona penyebaran covid-19 itu merupakan hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19. Artinya, terkait izin penyelenggaraan ibadah salat Idulfitri, disesuaikan dengan kondisi terkini di masing-masing wilayah.

Terkait fatwa MUI Jawa Barat yang telah dikeluarkan beberapa hari lalu mengenai izin penyelenggaraan salat Idulfitri nomor 036/DP.P.XII/V/2021, secara prinsip, fatwa itu sama seperti yang telah dikeluarkan kami pada saat awal Ramadan lalu, di mana mengatur terkait kaifiyah penyelenggaraan salat tarawih dan beberapa ibadah lainnya di bulan Ramadan. Hanya bedanya fatwa terbaru yang telah disampaikan kepada MUI di tingkat kabupaten/kota itu membahas terkait kaifiyah ibadah salat Idulfitri dan mudik Lebaran saja. Maka sebagaimana ketetapan pemerintah, kami pun mengimbau, bagi masyarakat yang berada di zona merah untuk tidak menggelar ibadah salat Idulfitri secara berjemaah di masjid atau lapangan terbuka. Tetap di rumah saja untuk mencegah penularan Covid-19. Jemaahnya tak dibatasi, berapapun anggota di rumah, maka laksanakan. Bahkan mungkin kita bisa mengambil hikmahnya. Berkat adanya larangan salat Id berjemaah di tempat terbuka, maka memaksa seorang bapak atau kepala keluarga untuk bisa khutbah sekaligus imam salat Idulfitri.

Baca juga: Acep Purnama: Jangan Main-main dengan Covid-19, Refocusing Anggaran untuk Pengadaan Vaksin

Bagaimana untuk zona oranye dan kuning?

Untuk zona oranye dan kuning, meskipun prinsipnya dibolehkan, tetap harus ada pembatasan jumlah jemaah, dan lokasinya pun jangan di tempat terbuka seperti masjid besar dan lapangan yang sangat luas yang berpotensi di datangi jumlah jemaah besar dan berasal dari wilayah lain.

Kalau memungkinkan cukup di tingkat RT atau RW saja jemaahnya, sehingga dapat lebih mudah diaturnya. Panitia pun tetap harus memastikan kedisiplinan protokol kesehatan dari jemaah, seperti melakukan pengukuran suhu tubuh jemaah sebelum masuk, penyemprotan disinfektan di sarana atau lokasi yang akan digunakan salat termasuk penggunaan masker bagi jamah mulai dari datang hingga pulang beribadah. Sedangkan untuk zona hijau, karena relatif lebih aman, maka dipersilakan untuk menggelar salat Idulfitri secara berjemaah di masjid atau lapangan terbuka, namun disiplin 5M tetap harus di jaga.

Kami juga menyarankan, di saat darurat begini, agar pemilihan khatib dan imam salat pun agar berasal dari lingkungan setempat saja, engga usah mendatangkan dari luar. Selain itu, untuk bacaan khutbah dan salat juga kami anjurkan agar dilakukan sesingkat mungkin, karena kalau terlalu panjang dimungkinkan kondisi jemaah itu berubah dan demi mencegah kemadaratan dari potensi penularan covid-19.

Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat
Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Bagaimana hukum secara agama terkait pelaksanaan salat Idulfitri di rumah dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini?

Mengacu kepada fatwa yang sudah diterbitkan oleh MUI Pusat, maka anjuran MUI terkait salat Idulfitri di rumah itu, bila dia atau mereka yang tinggal di zona merah dan tidak memungkinkan mengikuti atau digelarnya salat berjemaah di masjid atau lapangan terbuka. Dengan status kondisi tersebut, maka hukumnya menjadi boleh, dan kembali lagi, dalam kondisi tersebut, tidak dibatasi dengan jumlah jemaah seperti dipersyaratkan dalam pelaksanaan salat Id secara normal. Bahkan, tahun kemarin pun saya hanya empat orang melaksanakan salat Idulfitri di rumah.

Bila hukumnya dibolehkan untuk salat Idulfitri di rumah bagi mereka di zona merah, bagaimana dengan mereka yang tinggal di zona hijau, apakah dibolehkah juga?

Nah, tentu berbeda hukumnya. Kalau mereka yang tinggal di zona hijau, karena itu statusnya aman dan ada yang menyelenggarakan di masjid dan lapangan terbuka, maka tidak boleh mereka untuk salat Idulfitri di rumah. Jadi mau dekat atau jauh lokasi penyelenggaraan salat Idulfitri berjemaah, tetap harus gabung dengan jemaah yang lain. Karena apabila, hal ini juga di perbolehkan justru akan semakin rancu, di mana aspek kedaruratannya. Apalagi, dalam beribadah itu kita kan mengikuti contoh dari Nabi, maka bila dalam keadaan normal, maka pelaksanaan ibadah pun harus normal, beda halnya dengan kondisi kedaruratan, yang disebut, rukhsah atau keringanan dalam ibadah, contohnya jamak dan qoshor saat solat di tengah situasi dalam perjalanan, sakit, atau ada halangan lainnya, yang tidak mungkin dilaksanakannya salat secara normal.

Akan tetapi rukhsah-nya tidak menyangkut yang lebih bersifat prinsip seperti mengurangi jumlah rakaat dalam salat dalam situasi jamak dan qashar, menyatukan waktu, dan lain sebagainya, maka dalam ketentuan salat Id tidak sampai seperti itu, fatwa ini hanya mengatur perihal tempat atau lokasi ibadahnya saja.

Baca juga: Wagub Uu Ruzhanul Ulum tegaskan Pemprov Jabar Ikut Aturan Pusat, Santri Tak Boleh Mudik

Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam implementasi kehidupan sehari-hari masyarakat? Apakah wajib dan mengikat secara keseluruhan atau justru sebaliknya?

Fatwa ini kan hanya merupakan penjelasan hukum terkait masalah-masalah yang dinilai belum jelas dan merupakan hasil ijtihad. Tapi fatwa di MUI ini, ijtihadnya adalah ijtihad jama'i (kolektif), bukan perorangan. Kalau ijtihad perorangan biasanya dilakukan orang-orang di negera yang memiliki Mufti atau orang yang diberikan wewenang khusus menghasilkan fatwa. Sedangkan di Indonesia, kita kan memiliki MUI yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya pimpinan ormas Islam, perwakilan cendikiawan, ada zuama juga, jadi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini pada dasarnya merupakan representasi dari pendapat-pendapat para pimpinan keagamaan yang ada di ormas lain.

Perlu disampaikan, karena fatwa ini adalah hasil ijtihad atau pendapat hukum, maka status hukumnya tidak mengikat. Maka bagi masyarakat yang ingin melaksanakan silakan, begitu yang tidak mau melaksanakannya juga silakan. Akan tetap, bahwa selama ini, fatwa MUI ini daya terimanya di masyarakat, jauh lebih luas dibandingkan fatwa-fatwa dari ormas Islam yang lain yang cenderung berlaku hanya di tingkat internal ormas islam itu sendiri. Meskipun tidak bersifat memiliki kekuatan memaksa, tapi umumnya fatwa MUI itu kerapkali dijadikan pegangan atau landasan dari pembentukan aturan hukum yang lain, seperti halnya pembentukan Undang-undang oleh pemerintah, seperti Undang-undang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan yang kaitannya dengan aspek syariah lainnya .

Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat
Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Bagaimana upaya MUI Jabar dalam rangka menyosialisasikan fatwa tersebut agar tetap menjadi acuan di masyarakat?

Perlu saya jelaskan, bahwa fatwa itu ada yang bersifat temporer atau sementara mengikuti situasi tertentu, dan ada juga yang bersifat jangka panjang. Seperti halnya dalam momen aktivitas mudik dan salat Idulfitri ini, dimana fatwa mudik dan pelaksanaan salat Idulfitri tahun ini belum tentu berlaku di tahun depan, karena adanya perubahan situasi.

Kalau situasi nanti sudah normal, maka aturan ibadah dan kegiatan lainnya pun kembali mengacu pada aturan normal lagi. Tapi kebanyakan, fatwa itu bersifat jangka panjang, karena menyangkut petunjuk hidup seorang muslim, agar senantiasa tetap dalam kerangka hukum Islam.

Untuk menyosialisasikan atau memahamkan fatwa kepada masyarakat menjadi salah satu kendala bagi kami yang terus dikaji solusinya, biasanya yang kami lakukan selama ini dalam rangka sosialisasi fatwa itu, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam untuk menyebarluaskannya kepada warganya, atau mengundang MUI ditingkat daerah kabupaten/kota atau bahkan di tingkat kecamatan untuk ikut menyebarkan kepada para DKM dan masyarakat lainnya, termasuk melalui peran media massa. Meski demikian, hal-hal itu, kami nilai juga masih belum cukup, sehingga kami masih mencari solusi alternatif lain, agar fatwa ini bisa sampai dan dipahami masyarakat.

Baca juga: Hery Antasari: Titik Penyekatan Jalur Mudik Ditambah Tiga Kali Lipat

Terkait aturan larangan mudik Lebaran yang kembali ditetapkan pemerintah, adakah imbauan dari Pak Rafani bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi situasi ini?

Terkait urusan mudik, saya secara pribadi dan kelembagaan MUI Jabar mengimbau masyarakat untuk mengikuti instruksi atau arahan dari pemerintah. Meskipun berat dan tidak dapat menahan kerinduan untuk menggelar tradisi berkumpul bersama keluarga di hari raya, tujuan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan itu adalah demi kepentingan dan kebaikan semua, termasuk masyarakat sendiri.

Bagi mereka yang sudah mudik sebelum pemberlakuan masa larangan  dan telah berada di kampung halaman itu, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan mereka mudik itu untuk merekatkan silaturahmi bersama keluarga, sanak saudara, tetangga, terutama orangtua di daerah asal masing-masing, sehingga bukan sekadar tradisi, apalagi bila tujuannya untuk menggelar acara pesta, atau kegiatan apapun yang berpotensi mengundang kerumununan massa dalam jumlah besar. Jangan lagi ada peristiwa dari kegiatan mudik itu sebagai ajang pamer kesuksesan, baik kepada saudara maupun tetangga di kampung halaman, apalagi di tengah situasi Covid-19 yang serba terbatas ini.

Dampak sosial dari pamer atau riya' itu dapat memicu kecemburuan, bahkan pertikaian diantara saudara maupun tetangganya. Intinya, mari kita jaga kondusifitas Jawa Barat ini agar nuansa merayakan Lebaran tahun ini. Tetap dalam situasi aman, nyaman, damai, khidmat, sehingga setiap orang dapat mengambil hikmah dari momentum dan makna Idulfitri itu sendiri.

Baca juga: Syaiful Huda Kembali Terpilih Menjadi Ketua DPW PKB Jabar, Gaungkan Suasana Pesantren di Jabar

Bila hukumnya dibolehkan untuk salat Idulfitri di rumah bagi mereka di zona merah, bagaimana dengan mereka yang tinggal di zona hijau, apakah dibolehkah juga?

Nah, tentu berbeda hukumnya. Kalau mereka yang tinggal di zona hijau, karena itu statusnya aman dan ada yang menyelenggarakan di masjid dan lapangan terbuka, maka tidak boleh mereka untuk salat Idulfitri di rumah. Jadi mau dekat atau jauh lokasi penyelenggaraan salat Idulfitri berjemaah, tetap harus gabung dengan jemaah yang lain. Karena apabila, hal ini juga di perbolehkan justru akan semakin rancu, di mana aspek kedaruratannya. Apalagi, dalam beribadah itu kita kan mengikuti contoh dari Nabi. Maka bila dalam keadaan normal, maka pelaksanaan ibadah pun harus normal, beda halnya dengan kondisi kedaruratan, yang disebut, rukhsah atau keringanan dalam ibadah.

Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam implementasi kehidupan sehari-hari masyarakat? Apakah wajib dan mengikat secara keseluruhan atau justru sebaliknya?

Fatwa ini kan hanya merupakan penjelasan hukum terkait masalah-masalah yang dinilai belum jelas dan merupakan hasil ijtihad. Tapi fatwa di MUI ini, ijtihadnya adalah ijtihad jama'i (kolektif), bukan perorangan. Kalau ijtihad perorangan biasanya dilakukan orang-orang di negera yang memiliki mufti atau orang yang diberikan wewenang khusus menghasilkan fatwa. Sedangkan di Indonesia, kita kan memiliki MUI yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya pimpinan ormas Islam, perwakilan cendikiawan. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini pada dasarnya merupakan representasi dari pendapat-pendapat para pimpinan keagamaan yang ada di ormas lain.

Perlu disampaikan, karena fatwa ini adalah hasil ijtihad atau pendapat hukum, maka status hukumnya tidak mengikat. Maka bagi masyarakat yang ingin melaksanakan silakan, begitu yang tidak mau melaksanakannya juga silakan. Akan tetap, bahwa selama ini, fatwa MUI ini daya terimanya di masyarakat, jauh lebih luas dibandingkan fatwa-fatwa dari ormas Islam yang lain yang cenderung berlaku hanya di tingkat internal ormas Islam itu sendiri

Baca juga: Ustaz Tajudin Ikhlas Kakinya Diamputasi, Ia Pun Kian Semangat Mengajar Ngaji

Meskipun tidak bersifat memiliki kekuatan memaksa, tapi umumnya fatwa MUI itu kerapkali dijadikan pegangan atau landasan dari pembentukan aturan hukum yang lain, seperti halnya pembentukan Undang-undang oleh pemerintah, seperti Undang-undang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan yang kaitannya dengan aspek syariah lainnya .

Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat
Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Bagaimana upaya MUI Jabar dalam rangka menyosialisasikan fatwa tersebut agar tetap menjadi acuan di masyarakat?

Perlu saya jelaskan, bahwa fatwa itu ada yang bersifat temporer atau sementara mengikuti situasi tertentu, dan ada juga yang bersifat jangka panjang. Seperti halnya dalam momen aktivitas mudik dan salat Idulfitri ini, dimana fatwa mudik dan pelaksanaan salat Idulfitri tahun ini belum tentu berlaku di tahun depan, karena adanya perubahan situasi.

Kalau situasi nanti sudah normal, maka aturan ibadah dan kegiatan lainnya pun kembali mengacu pada aturan normal lagi. Tapi kebanyakan, fatwa itu bersifat jangka panjang, karena menyangkut petunjuk hidup seorang muslim, agar senantiasa tetap dalam kerangka hukum Islam.

Baca juga: Baca Al-Quran Braille Itu Gampang-gampang Susah Tapi Para Santri Tunanetra Itu Semangat Membacanya

Untuk mensosialisasikan atau memahamkan fatwa kepada masyarakat menjadi salah satu kendala bagi kami yang terus dikaji solusinya, biasanya yang kami lakukan selama ini dalam rangka sosialisasi fatwa itu, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam untuk menyebarluaskannya kepada warganya, atau mengundang MUI di tingkat daerah kabupaten/kota atau bahkan di tingkat kecamatan untuk ikut menyebarkan kepada para DKM dan masyarakat lainnya, termasuk melalui peran media massa. Meski demikian, hal-hal itu, kami nilai juga masih belum cukup, sehingga kami masih mencari solusi alternatif lain, agar fatwa ini bisa sampai dan dipahami masyarakat.(tribunjabar/cipta permana)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved