H Rafani Akhyar: Meski Cuma Empat Orang, Salat Id Jalan Terus

Untuk zona oranye dan kuning, meskipun prinsipnya dibolehkan, tetap harus ada pembatasan jumlah jemaah

Editor: adityas annas azhari
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat 

Meskipun tidak bersifat memiliki kekuatan memaksa, tapi umumnya fatwa MUI itu kerapkali dijadikan pegangan atau landasan dari pembentukan aturan hukum yang lain, seperti halnya pembentukan Undang-undang oleh pemerintah, seperti Undang-undang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan yang kaitannya dengan aspek syariah lainnya .

Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat
Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Bagaimana upaya MUI Jabar dalam rangka menyosialisasikan fatwa tersebut agar tetap menjadi acuan di masyarakat?

Perlu saya jelaskan, bahwa fatwa itu ada yang bersifat temporer atau sementara mengikuti situasi tertentu, dan ada juga yang bersifat jangka panjang. Seperti halnya dalam momen aktivitas mudik dan salat Idulfitri ini, dimana fatwa mudik dan pelaksanaan salat Idulfitri tahun ini belum tentu berlaku di tahun depan, karena adanya perubahan situasi.

Kalau situasi nanti sudah normal, maka aturan ibadah dan kegiatan lainnya pun kembali mengacu pada aturan normal lagi. Tapi kebanyakan, fatwa itu bersifat jangka panjang, karena menyangkut petunjuk hidup seorang muslim, agar senantiasa tetap dalam kerangka hukum Islam.

Baca juga: Baca Al-Quran Braille Itu Gampang-gampang Susah Tapi Para Santri Tunanetra Itu Semangat Membacanya

Untuk mensosialisasikan atau memahamkan fatwa kepada masyarakat menjadi salah satu kendala bagi kami yang terus dikaji solusinya, biasanya yang kami lakukan selama ini dalam rangka sosialisasi fatwa itu, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam untuk menyebarluaskannya kepada warganya, atau mengundang MUI di tingkat daerah kabupaten/kota atau bahkan di tingkat kecamatan untuk ikut menyebarkan kepada para DKM dan masyarakat lainnya, termasuk melalui peran media massa. Meski demikian, hal-hal itu, kami nilai juga masih belum cukup, sehingga kami masih mencari solusi alternatif lain, agar fatwa ini bisa sampai dan dipahami masyarakat.(tribunjabar/cipta permana)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved