H Rafani Akhyar: Meski Cuma Empat Orang, Salat Id Jalan Terus

Untuk zona oranye dan kuning, meskipun prinsipnya dibolehkan, tetap harus ada pembatasan jumlah jemaah

Editor: adityas annas azhari
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat 

Untuk menyosialisasikan atau memahamkan fatwa kepada masyarakat menjadi salah satu kendala bagi kami yang terus dikaji solusinya, biasanya yang kami lakukan selama ini dalam rangka sosialisasi fatwa itu, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam untuk menyebarluaskannya kepada warganya, atau mengundang MUI ditingkat daerah kabupaten/kota atau bahkan di tingkat kecamatan untuk ikut menyebarkan kepada para DKM dan masyarakat lainnya, termasuk melalui peran media massa. Meski demikian, hal-hal itu, kami nilai juga masih belum cukup, sehingga kami masih mencari solusi alternatif lain, agar fatwa ini bisa sampai dan dipahami masyarakat.

Baca juga: Hery Antasari: Titik Penyekatan Jalur Mudik Ditambah Tiga Kali Lipat

Terkait aturan larangan mudik Lebaran yang kembali ditetapkan pemerintah, adakah imbauan dari Pak Rafani bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi situasi ini?

Terkait urusan mudik, saya secara pribadi dan kelembagaan MUI Jabar mengimbau masyarakat untuk mengikuti instruksi atau arahan dari pemerintah. Meskipun berat dan tidak dapat menahan kerinduan untuk menggelar tradisi berkumpul bersama keluarga di hari raya, tujuan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan itu adalah demi kepentingan dan kebaikan semua, termasuk masyarakat sendiri.

Bagi mereka yang sudah mudik sebelum pemberlakuan masa larangan  dan telah berada di kampung halaman itu, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan mereka mudik itu untuk merekatkan silaturahmi bersama keluarga, sanak saudara, tetangga, terutama orangtua di daerah asal masing-masing, sehingga bukan sekadar tradisi, apalagi bila tujuannya untuk menggelar acara pesta, atau kegiatan apapun yang berpotensi mengundang kerumununan massa dalam jumlah besar. Jangan lagi ada peristiwa dari kegiatan mudik itu sebagai ajang pamer kesuksesan, baik kepada saudara maupun tetangga di kampung halaman, apalagi di tengah situasi Covid-19 yang serba terbatas ini.

Dampak sosial dari pamer atau riya' itu dapat memicu kecemburuan, bahkan pertikaian diantara saudara maupun tetangganya. Intinya, mari kita jaga kondusifitas Jawa Barat ini agar nuansa merayakan Lebaran tahun ini. Tetap dalam situasi aman, nyaman, damai, khidmat, sehingga setiap orang dapat mengambil hikmah dari momentum dan makna Idulfitri itu sendiri.

Baca juga: Syaiful Huda Kembali Terpilih Menjadi Ketua DPW PKB Jabar, Gaungkan Suasana Pesantren di Jabar

Bila hukumnya dibolehkan untuk salat Idulfitri di rumah bagi mereka di zona merah, bagaimana dengan mereka yang tinggal di zona hijau, apakah dibolehkah juga?

Nah, tentu berbeda hukumnya. Kalau mereka yang tinggal di zona hijau, karena itu statusnya aman dan ada yang menyelenggarakan di masjid dan lapangan terbuka, maka tidak boleh mereka untuk salat Idulfitri di rumah. Jadi mau dekat atau jauh lokasi penyelenggaraan salat Idulfitri berjemaah, tetap harus gabung dengan jemaah yang lain. Karena apabila, hal ini juga di perbolehkan justru akan semakin rancu, di mana aspek kedaruratannya. Apalagi, dalam beribadah itu kita kan mengikuti contoh dari Nabi. Maka bila dalam keadaan normal, maka pelaksanaan ibadah pun harus normal, beda halnya dengan kondisi kedaruratan, yang disebut, rukhsah atau keringanan dalam ibadah.

Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam implementasi kehidupan sehari-hari masyarakat? Apakah wajib dan mengikat secara keseluruhan atau justru sebaliknya?

Fatwa ini kan hanya merupakan penjelasan hukum terkait masalah-masalah yang dinilai belum jelas dan merupakan hasil ijtihad. Tapi fatwa di MUI ini, ijtihadnya adalah ijtihad jama'i (kolektif), bukan perorangan. Kalau ijtihad perorangan biasanya dilakukan orang-orang di negera yang memiliki mufti atau orang yang diberikan wewenang khusus menghasilkan fatwa. Sedangkan di Indonesia, kita kan memiliki MUI yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya pimpinan ormas Islam, perwakilan cendikiawan. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini pada dasarnya merupakan representasi dari pendapat-pendapat para pimpinan keagamaan yang ada di ormas lain.

Perlu disampaikan, karena fatwa ini adalah hasil ijtihad atau pendapat hukum, maka status hukumnya tidak mengikat. Maka bagi masyarakat yang ingin melaksanakan silakan, begitu yang tidak mau melaksanakannya juga silakan. Akan tetap, bahwa selama ini, fatwa MUI ini daya terimanya di masyarakat, jauh lebih luas dibandingkan fatwa-fatwa dari ormas Islam yang lain yang cenderung berlaku hanya di tingkat internal ormas Islam itu sendiri

Baca juga: Ustaz Tajudin Ikhlas Kakinya Diamputasi, Ia Pun Kian Semangat Mengajar Ngaji

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved