H Rafani Akhyar: Meski Cuma Empat Orang, Salat Id Jalan Terus

Untuk zona oranye dan kuning, meskipun prinsipnya dibolehkan, tetap harus ada pembatasan jumlah jemaah

Editor: adityas annas azhari
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat 

Mengacu kepada fatwa yang sudah diterbitkan oleh MUI Pusat, maka anjuran MUI terkait salat Idulfitri di rumah itu, bila dia atau mereka yang tinggal di zona merah dan tidak memungkinkan mengikuti atau digelarnya salat berjemaah di masjid atau lapangan terbuka. Dengan status kondisi tersebut, maka hukumnya menjadi boleh, dan kembali lagi, dalam kondisi tersebut, tidak dibatasi dengan jumlah jemaah seperti dipersyaratkan dalam pelaksanaan salat Id secara normal. Bahkan, tahun kemarin pun saya hanya empat orang melaksanakan salat Idulfitri di rumah.

Bila hukumnya dibolehkan untuk salat Idulfitri di rumah bagi mereka di zona merah, bagaimana dengan mereka yang tinggal di zona hijau, apakah dibolehkah juga?

Nah, tentu berbeda hukumnya. Kalau mereka yang tinggal di zona hijau, karena itu statusnya aman dan ada yang menyelenggarakan di masjid dan lapangan terbuka, maka tidak boleh mereka untuk salat Idulfitri di rumah. Jadi mau dekat atau jauh lokasi penyelenggaraan salat Idulfitri berjemaah, tetap harus gabung dengan jemaah yang lain. Karena apabila, hal ini juga di perbolehkan justru akan semakin rancu, di mana aspek kedaruratannya. Apalagi, dalam beribadah itu kita kan mengikuti contoh dari Nabi, maka bila dalam keadaan normal, maka pelaksanaan ibadah pun harus normal, beda halnya dengan kondisi kedaruratan, yang disebut, rukhsah atau keringanan dalam ibadah, contohnya jamak dan qoshor saat solat di tengah situasi dalam perjalanan, sakit, atau ada halangan lainnya, yang tidak mungkin dilaksanakannya salat secara normal.

Akan tetapi rukhsah-nya tidak menyangkut yang lebih bersifat prinsip seperti mengurangi jumlah rakaat dalam salat dalam situasi jamak dan qashar, menyatukan waktu, dan lain sebagainya, maka dalam ketentuan salat Id tidak sampai seperti itu, fatwa ini hanya mengatur perihal tempat atau lokasi ibadahnya saja.

Baca juga: Wagub Uu Ruzhanul Ulum tegaskan Pemprov Jabar Ikut Aturan Pusat, Santri Tak Boleh Mudik

Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam implementasi kehidupan sehari-hari masyarakat? Apakah wajib dan mengikat secara keseluruhan atau justru sebaliknya?

Fatwa ini kan hanya merupakan penjelasan hukum terkait masalah-masalah yang dinilai belum jelas dan merupakan hasil ijtihad. Tapi fatwa di MUI ini, ijtihadnya adalah ijtihad jama'i (kolektif), bukan perorangan. Kalau ijtihad perorangan biasanya dilakukan orang-orang di negera yang memiliki Mufti atau orang yang diberikan wewenang khusus menghasilkan fatwa. Sedangkan di Indonesia, kita kan memiliki MUI yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya pimpinan ormas Islam, perwakilan cendikiawan, ada zuama juga, jadi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini pada dasarnya merupakan representasi dari pendapat-pendapat para pimpinan keagamaan yang ada di ormas lain.

Perlu disampaikan, karena fatwa ini adalah hasil ijtihad atau pendapat hukum, maka status hukumnya tidak mengikat. Maka bagi masyarakat yang ingin melaksanakan silakan, begitu yang tidak mau melaksanakannya juga silakan. Akan tetap, bahwa selama ini, fatwa MUI ini daya terimanya di masyarakat, jauh lebih luas dibandingkan fatwa-fatwa dari ormas Islam yang lain yang cenderung berlaku hanya di tingkat internal ormas islam itu sendiri. Meskipun tidak bersifat memiliki kekuatan memaksa, tapi umumnya fatwa MUI itu kerapkali dijadikan pegangan atau landasan dari pembentukan aturan hukum yang lain, seperti halnya pembentukan Undang-undang oleh pemerintah, seperti Undang-undang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan yang kaitannya dengan aspek syariah lainnya .

Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat
Rafani Akhyar, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Bagaimana upaya MUI Jabar dalam rangka menyosialisasikan fatwa tersebut agar tetap menjadi acuan di masyarakat?

Perlu saya jelaskan, bahwa fatwa itu ada yang bersifat temporer atau sementara mengikuti situasi tertentu, dan ada juga yang bersifat jangka panjang. Seperti halnya dalam momen aktivitas mudik dan salat Idulfitri ini, dimana fatwa mudik dan pelaksanaan salat Idulfitri tahun ini belum tentu berlaku di tahun depan, karena adanya perubahan situasi.

Kalau situasi nanti sudah normal, maka aturan ibadah dan kegiatan lainnya pun kembali mengacu pada aturan normal lagi. Tapi kebanyakan, fatwa itu bersifat jangka panjang, karena menyangkut petunjuk hidup seorang muslim, agar senantiasa tetap dalam kerangka hukum Islam.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved