Wagub Uu Ruzhanul Ulum tegaskan Pemprov Jabar Ikut Aturan Pusat, Santri Tak Boleh Mudik

Ada 133 titik posko pemantauan dan inspeksi yang tersebar di sepanjang jalur mudik, baik yang jalur umum maupun jalur alternatif

TribunJabar
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum 

WAKIL Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejalan dan sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat melarang masyarakat mudik pada Lebaran tahun ini. Berbagai persiapan, kata  Uu, bahkan sudah mulai mereka lakukan agar penerapan larangan mudik ini bisa berjalan dengan baik.

Sejauh mana persiapan itu sudah dilakukan pemprov? Lantas bagaimana pula tanggapan Uu dalam kapasitasnya sebagai Panglima Santri, terhadap usulan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin agar para santri tetap diizinkan mudik ke kampung halaman? Berikut petikan wawancara eksklusif jurnalis Tribun Jabar, Cipta Permana dengan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Graha Tribun Jabar, Jalan Sekelimus Utara, Bandung, Senin (26/4).

Uu Ruzhanul Ulum
Uu Ruzhanul Ulum (TribunJabar)


Bagaimana kesiapan Pemprov Jabar dalam menerapkan aturan larangan mudik lebaran 1442 H? 

Kami sudah menyiapkan beberapa aturan dan skema pencegahan terjadinya aktivitas mudik. Kami juga telah menggelar rapat koordinasi bersama para kepala daerah se-Pulau Jawa terkait implementasi aturan larangan mudik ini, khususnya daerah-daerah yang bersinggungan langsung dengan Jabar, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, untuk dapat bekerjasama menyukseskan program pemerintah pusat yaitu larangan mudik selama 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Oded: Sudah Ada 191 lokasi Buruan SAE di Kota Bandung, Kang Pisman Terus Berjalan


Secara teknis apa saja yang telah dilakukan dalam mengantisipasi upaya 'kucing-kucingan' antara pemudik dengan petugas, khususnya yang melintasi jalur tikus? 

Ada 133 titik posko pemantauan dan inspeksi yang tersebar di sepanjang jalur mudik, baik yang jalur umum maupun jalur alternatif dan jalur-jalur tikus. Ratusan titik ini akan dijaga oleh petugas gabungan. Jadi apapun upaya dan alasan yang digunakan para pemudik nanti pasti akan ketahuan juga akhirnya.


Terkait mudik aglomerasi atau mudik lokal, bagaimana penerapannya di Jabar?

Berdasar regulasi pemerintah pusat, ini diizinkan sepanjang para pemudik ini memiliki surat keterangan resmi yang menyatakan tujuan melintasi perbatasan itu dari pimpinan tempatnya bekerja, seperti ASN minimal ASN tingkat eselon dua, karyawan swasta dari pimpinan perusahaannya, atau pimpinan pemerintahan kewilayahan yaitu, camat dan lurah. Hal tersebut dapat dilakukan sebelum tanggal 6-17 Mei atau sebelum masa larangan mudik berlaku.


Wapres, KH Ma'ruf Amin meminta dispensasi agar para santri tetap diizinkan mudik. Bagaimana sikap Anda sebagai panglima santri?

Menanggapi usulan dispensasi ini, masih dalam kajian kami. Bahkan sebelumnya kami telah ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk dapat berkomunikasi dengan para kyai dan ulama di setiap pondok pesantren terkait hal ini, apalagi pesantren di Jawa Barat ini jumlahnya paling banyak se-Indonesia, mencapai 16 ribu pesantren dengan lebih dari empat jutaan santri di Jabar.

Baca juga: Uu: Perda Pesantren Ini yang Pertama di RI, Kami Jalan Terus Meski Sempat Ditolak Mendagri

Alasan adanya dispensasi aturan larangan mudik ini pun karena sejak bulan Syawal kemarin semua lembaga dan satuan pendidikan lain dilarang untuk menggelar KBM tatap muka, tapi pondok pesantren, khususnya Ponpes Salafiyah tetap diizinkan dengan beberapa syarat tertentu. Apalagi Ponpes jenis ini diketahui bahwa para ustaz dan santrinya tidak keluar masuk pesantren atau istilahnya mondok di sana, sedangkan pesantren yang ada sekolahnya atau santrinya bisa pulang, tentunya tetap tidak diizinkan. Nah perlu diketahui juga bahwa santri di Ponpes Salafiyah ini umumnya libur di tanggal 20 Ramadan, dan itu menjadi satu-satunya waktu bagi mereka untuk dapat pulang meninggalkan pesantren. 

Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur Jabar
Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur Jabar (Tribun Jabar)

Untuk dapat melakukan itu, para santri harus lulus dalam proses pemadatan atau pasaran atau ujian kenaikan tingkat yang diselenggarakan selama 30 hari sejak tanggal 20 Syaban, atau 10 hari di bulan Syaban dan 20 hari di bulan Ramadan. Untuk itu momen ini sangat ditunggu-tunggu oleh para santri agar mereka dapat bertemu keluarganya, karena tidak setiap tahun mereka bisa pulang, terutama bila mereka tidak lulus.

Baca juga: Sahrul Gunawan Rilis Single Romantis

Di samping itu, meskipun menurut penanggalan kalender, 20 Ramadan ini jatuh tanggal 4 Mei 2021, artinya masih ada waktu dua hari sebelum larangan mudik diberlakukan, secara prinsip, hingga sementara ini kami tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat yaitu, tetap melarang aktivitas mudik pada 6-17 Mei 2021, kecuali bila di kemudian hari adanya keputusan aturan terbaru secara tertulis yang diberikan sebagai pedoman penerapan dispensasi aturan di daerah.


Terkait pro dan kontra dari kebijakan diperbolehkannya masyarakat untuk dapat rekreasi atau piknik, namun mudik dilarang, bagaimana sikap Pak Uu?

Di sinilah tugas pemerintah untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait setiap keputusan yang dibuat, terutama yang memiliki beberapa dimensi atau sudut pandang dalam pengambilan kebijakan, seperti dimensi kesehatan, ekonomi, hingga politis dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Apalagi, kepala daerah merupakan jabatan politik. Artinya seluruh kebijakan tidak bisa lepas dari dimensi-dimensi semacam itu. Oleh karena itu, keputusan diizinkannya tempat rekreasi ini telah dikaji dari berbagai sudut pandang, seperti bagaimana kesiapan penerapan protokol kesehatannya, termasuk kelengkapan sarana prasarana guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meresmikan Desa Karedok sebagai Desa Wisata, Kamis (8/4/2021).
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meresmikan Desa Karedok sebagai Desa Wisata, Kamis (8/4/2021). (TribunJabar)


Bagaimana Pemprov Jabar mengantisipasi ASN yang nekat mudik?

Para ASN paham konsekuensi apa yang akan mereka terima jika melanggar. Untuk pengawasan, kita kan memiliki inspektorat, para kepala dinas, dan Satpol PP. Mereka yang akan terus memantau ke mana dan di mana anggotanya saat itu. (tribunjabar/cipta permana)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved