Wagub Uu Ruzhanul Ulum tegaskan Pemprov Jabar Ikut Aturan Pusat, Santri Tak Boleh Mudik

Ada 133 titik posko pemantauan dan inspeksi yang tersebar di sepanjang jalur mudik, baik yang jalur umum maupun jalur alternatif

TribunJabar
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum 

WAKIL Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejalan dan sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat melarang masyarakat mudik pada Lebaran tahun ini. Berbagai persiapan, kata  Uu, bahkan sudah mulai mereka lakukan agar penerapan larangan mudik ini bisa berjalan dengan baik.

Sejauh mana persiapan itu sudah dilakukan pemprov? Lantas bagaimana pula tanggapan Uu dalam kapasitasnya sebagai Panglima Santri, terhadap usulan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin agar para santri tetap diizinkan mudik ke kampung halaman? Berikut petikan wawancara eksklusif jurnalis Tribun Jabar, Cipta Permana dengan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Graha Tribun Jabar, Jalan Sekelimus Utara, Bandung, Senin (26/4).

Uu Ruzhanul Ulum
Uu Ruzhanul Ulum (TribunJabar)


Bagaimana kesiapan Pemprov Jabar dalam menerapkan aturan larangan mudik lebaran 1442 H? 

Kami sudah menyiapkan beberapa aturan dan skema pencegahan terjadinya aktivitas mudik. Kami juga telah menggelar rapat koordinasi bersama para kepala daerah se-Pulau Jawa terkait implementasi aturan larangan mudik ini, khususnya daerah-daerah yang bersinggungan langsung dengan Jabar, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, untuk dapat bekerjasama menyukseskan program pemerintah pusat yaitu larangan mudik selama 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Oded: Sudah Ada 191 lokasi Buruan SAE di Kota Bandung, Kang Pisman Terus Berjalan


Secara teknis apa saja yang telah dilakukan dalam mengantisipasi upaya 'kucing-kucingan' antara pemudik dengan petugas, khususnya yang melintasi jalur tikus? 

Ada 133 titik posko pemantauan dan inspeksi yang tersebar di sepanjang jalur mudik, baik yang jalur umum maupun jalur alternatif dan jalur-jalur tikus. Ratusan titik ini akan dijaga oleh petugas gabungan. Jadi apapun upaya dan alasan yang digunakan para pemudik nanti pasti akan ketahuan juga akhirnya.


Terkait mudik aglomerasi atau mudik lokal, bagaimana penerapannya di Jabar?

Berdasar regulasi pemerintah pusat, ini diizinkan sepanjang para pemudik ini memiliki surat keterangan resmi yang menyatakan tujuan melintasi perbatasan itu dari pimpinan tempatnya bekerja, seperti ASN minimal ASN tingkat eselon dua, karyawan swasta dari pimpinan perusahaannya, atau pimpinan pemerintahan kewilayahan yaitu, camat dan lurah. Hal tersebut dapat dilakukan sebelum tanggal 6-17 Mei atau sebelum masa larangan mudik berlaku.


Wapres, KH Ma'ruf Amin meminta dispensasi agar para santri tetap diizinkan mudik. Bagaimana sikap Anda sebagai panglima santri?

Menanggapi usulan dispensasi ini, masih dalam kajian kami. Bahkan sebelumnya kami telah ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk dapat berkomunikasi dengan para kyai dan ulama di setiap pondok pesantren terkait hal ini, apalagi pesantren di Jawa Barat ini jumlahnya paling banyak se-Indonesia, mencapai 16 ribu pesantren dengan lebih dari empat jutaan santri di Jabar.

Baca juga: Uu: Perda Pesantren Ini yang Pertama di RI, Kami Jalan Terus Meski Sempat Ditolak Mendagri

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved