Uu: Perda Pesantren Ini yang Pertama di RI, Kami Jalan Terus Meski Sempat Ditolak Mendagri

Tapi ingat, tidak ada keputusan pemerintah yang tidak bernuansa politik. Jangan apriori terhadap politik

TribunJabar
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum 

Satu Desa Satu Hafiz itu sudah dikasih bantuan olah kami sekarang di tiga tahun, sudah 3.500 hafiz dikasih bantuan pendidikan untuk menghafal Al Quran. Kemudian para kiai ada bantuan Bahasa Inggris dan dikirim ke luar negeri dibiayai oleh kami. Kemudian para santri kalau mau ke luar negeri bisa diberi bantuan kemudian Ruang Kobong Baru bisa didapat sesuai kemampuan.

Sudah banyak, tapi tidak memiliki payung hukum yang jelas, hanya Perda APBD. Sekarang ada undang-undang dan yang lebih spesifik perda pesantren.

Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau lokasi pengungsian warga terdampak kebakaran Pertamina RU VI di Balongan, Indramayu.
Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau lokasi pengungsian warga terdampak kebakaran Pertamina RU VI di Balongan, Indramayu. (Tribun Cirebon/Ahmad Imam Baehaqi)

Bagaimana dengan munculnya suara beberapa pihak yang menyebut perda pesantren punya kepentingan politis?

Kebijakan pemerintah ini tidak lepas dari nuansa berbagai macam kepentingan dan tidak terlepas dari berbagai fungsi penafsiran. Karena pejabat ini memiliki beberapa dimensi, termasuk pejabat publik. Saya bersama Kang Emil adalah pejabat publik yang orang bisa menafsirkan memakai kacamata bermacam-macam penafsiran, termasuk Perda Pesantren.

Tapi ingat, tidak ada keputusan pemerintah yang tidak bernuansa politik. Jangan apriori terhadap politik, sebab seluruh kebijakan yang ada di negara ini tidak lepas dari politik.

Adanya jalan hotmiks yang kita pakai itu kebijakan politik, baik di jalan provinsi dari APBD atau jalan nasional dari APBN, itu keputusan politik. Adanya program air minum, semua tidak lepas dari kebijakan politik.

Baca juga: Abah Popon Tak Pernah Membagikan Ilmu Kebal, Hanya Membantu Doa, Sejak Dulu Banyak yang Datang

Kami harap masyarakat jangan terlalu benci terhadap politik, tetapi hari ini kami membuat perda ini adalah kami selaku pimpinan karena Jawa Barat pondok pesantrennya banyak dan wajar kalau pemerintah memperhatikan pondok pesantren. Karena pondok pesantren berjasa bagi bangsa dan negara, baik pasca kemerdekaan sampai sekarang. Pembangunan manusia seutuhnya ini adalah fungsi dan karya para kiai dan para ulama, sehingga Jawa Barat bisa seperti ini.

Maka wajar kalau kami memperhatikan. Sebenarnya para kiai tidak meminta, dan tidak mau. Kalau mau, mereka datang ke DPRD atau ke DPR RI. Tapi mereka tidak ada yang protes tidak dapat anggaran, padahal membuktikan bahwa kiai dan santri sangat berjasa kepada bangsa dan negara.

Jangan ada penafsiran yang enggak-enggak. Mudah-mudahan perda ini bisa maslahat, bisa manfaat bagi kita semua, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik. Insya Allah bisa memperhatikan masyarakat. (tribunjabar/syarif abdussalam)

Sumber: Tribun Jabar

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved