Uu: Perda Pesantren Ini yang Pertama di RI, Kami Jalan Terus Meski Sempat Ditolak Mendagri

Tapi ingat, tidak ada keputusan pemerintah yang tidak bernuansa politik. Jangan apriori terhadap politik

TribunJabar
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum 

Ada banyak pesantren salafiyah di Jabar yang tidak memiliki kurikulum sekolah. Bagaimana cara pesantren-pesantren tersebut agar mendapat manfaat dari kehadiran Perda Pesantren?

Jumlah pondok pesantren yang masuk kepada kami di Pemprov Jabar sekitar 16 ribu pondok pesantren. Tetapi yang memiliki legalitas formal dari Kementerian Agama baru 8.200, jadi hampir setengahnya. Oleh karena itu, kami berharap kepada para kiai pondok pesantren yang belum memiliki legalitas dari Kementerian Agama untuk segera diurus karena nanti di situ akan ada kriteria yang dinamakan pondok pesantren.

Kalau sudah masuk pondok pesantren, kriterianya masuk legalitas, yang akan mendapat bantuan ini hanya yang sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama.

Uu Ruzhanul Ulum
Uu Ruzhanul Ulum (tribunjabar)

Bagaimana dengan pesantren yang belum memenuhi syarat? Sementara dari sisi kebutuhan dan prioritas, mereka sangat perlu mendapat bantuan?

Bukan mewajibkan untuk mendapat legalitas. Silakan pesantren berdiri sendiri, sekarang juga kan tidak kami tutup, tidak kami bongkar yang ada. Tapi kalau mau, ingin mendapat bantuan dari kami, karena bantuan ini harus dapat dipertanggungjawabkan ke mana uang diberikan ke pesantren yang mana, apakah jelas pesantren atau tidak, maka yang mendapat bantuan ini harus pesantren yang memiliki legalitas dari Kementerian Agama.

Jadi betul antara kami dengan Kemenag tidak bisa dipisahkan dalam hal ini. Kalau Kementerian Agama tidak bantu maka kami tidak bisa melaksanakan perda ini. Kemudian bagi mereka yang ada sekolah formalnya mungkin untuk siswanya tidak kebagian, mungkin untuk guru tidak kebagian, tetapi kalau bantuan sarana dan prasarana dan bantuan penyuluhan dan yang lainnya itu tetap mendapatkan, sesuai kemampuan kami Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Djauhari Oratmangun: Jika Dulu Teman, Sekarang Jadi Bersahabat dengan Cina

Makanya kenapa saya sosialisasi terus kepada para kiai dan ulama untuk menyampaikan hal ini karena terealisasinya hal ini tidak langsung ada perda langsung dapat bantuan, tapi ada proses. Maka di saat proses ini, pondok pesantren mempersiapkan, karena kalau tidak mendapatkan legalitas jelas tidak dapat. Maka untuk di anggaran perubahan kali ini kami akan mendaftar, mengidentifikasi pondok pesantren yang ada, kemudian nanti kami akan berikan penyuluhan dan lainnya, mungkin 2022 baru akan memberikan bantuan kepada pesantren.

Apa saja program yang sudah berjalan yang berkaitan dengan pondok pesantren di Jabar?

Program-program yang selama ini sudah berjalan di saat zaman Pak Aher atau Danny Setiawan dan lainnya, ini sangat banyak. Alhamdulillah zaman Pak Nuriana juga ada program dulu Sariksa, Santri Raksa Desa. Zaman Pak Dannny dulu ada bantuan, juga zaman Pak Aher ada namanya Ruang Kobong Baru.

Sekarang semua dijamu sehingga kami memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren termasuk sekarang ada perda ini, adalah sebagai bentuk penghargaan pengakuan pemerintah terhadap pondok pesantren.

Baca juga: Acep Purnama: Jangan Main-main dengan Covid-19, Refocusing Anggaran untuk Pengadaan Vaksin

Sumber: Tribun Jabar

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved