Uu: Perda Pesantren Ini yang Pertama di RI, Kami Jalan Terus Meski Sempat Ditolak Mendagri

Tapi ingat, tidak ada keputusan pemerintah yang tidak bernuansa politik. Jangan apriori terhadap politik

TribunJabar
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum 

PERATURAN Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pesantren atau Perda Pesantren telah disahkan pada awal Februari 2021. Ini  menjadi perda pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur soal pesantren, dan segera diimplementasikan begitu peraturan gubernur yang menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya diterbitkan.

Untuk penyusunan pergub tersebut, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum,  berkeliling Jabar, mencari masukan dari kalangan pesantren. Apa saja masukannya?

Berikut wawancara khusus jurnalis Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam, dengan Wagub Uu Uu Ruzhanul Ulum, yang juga menjabat sebagai Panglima Santri ini.

Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur Jabar
Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur Jabar (Tribun Jabar)

PAK Uu, bagaimanakah proses Perda Penyelenggaraan Pesantren ini lahir sebagai perda pesantren yang pertama di Indonesia?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini memiliki visi misi yang pada prinsipnya sama, yaitu untuk pembangunan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Saya di saat kampanye bersama Kang Emil, Kang Emil bertanya kepada saya isu apa saja yang harus kita bawa sehingga masyarakat ada ketertarikan dengan kami. Kalau Kang Emil kan selalu berdasarkan ilmiah, karena dia teknokrat. Maka kita sepakat waktu itu survei terhadap keinginan masyarakat dan harapannya.

Di samping masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan dengan adanya lapangan kerja, juga sarana dan prasarana infrastruktur, survei juga menunjukkan bahwa banyak yang ingin pemerintah yang akan datang ini memperhatikan pondok pesantren. Maka kami berbicara dengan tim, salah satu jargon yang kami sampaikan adalah ingin dibuat perda pesantren seandainya kami menjadi pemimpin di Jawa Barat.

Baca juga: Syaiful Huda Kembali Terpilih Menjadi Ketua DPW PKB Jabar, Gaungkan Suasana Pesantren di Jabar

Maka di saat saya menjabat menjadi pimpinan bersama Kang Emil, satu demi satu janji kampanye terealisasi sampai hari ini, termasuk janji kampanye yang bersifat keagamaan, mulai dari Satu Desa Desa Satu Hafiz, Satu Pesantren Satu Produk, Ajengan Masuk Sekolah, Maghrib Mengaji, English for Ulama, Ruang Kobong Baru, dan lainnya, termasuk kami membuat bersama-sama dengan DPRD Jabar yaitu Perda Pesantren.

Berapa lama proses pembuatan perda ini hingga akhirnya disahkan?

Ini dibuat paling lama karena di awal kepemimpinan kami di 2018, kami mengajukan perda pesantren ke DPRD, tapi di saat DPRD mengadakan konsultasi dengan Mendagri, ada penolakan karena payung hukum belum ada. Maka waktu itu kita sepakat kalau perda belum ada kita bikin pergub saja. Tetapi Alhamdulillah, dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pondok Pesantren, sekalipun waktu itu belum ada perpresnya, kita konsultasi, katanya silakan bisa dibahas perda pesantren, akhirnya Perda Pesantren kita sepakati dengan DPRD, bahkan nomornya pun nomor 1 Tahun 2021.

Perda ini yang pertama di Indonesia, karena provinsi-provinsi lain belum membuat perda yang seperti ini. Kami berharap, ini bisa diikuti oleh para bupati dan wali kota bersama DPRD-nya membuat perda-perda pesantren yang ada di Jawa Barat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meresmikan Desa Karedok sebagai Desa Wisata, Kamis (8/4/2021).
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meresmikan Desa Karedok sebagai Desa Wisata, Kamis (8/4/2021). (TribunJabar)
Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved