Konsisten Menolak Gratifikasi, Budi Ali Hidayat Terima Penghargaan dari KPK

"Tidak sampai makanan itu dicicipi atau dimakan oleh anak istri saya. Syukur sudah ada gaji".

Tribun Jabar/Ery Chandra
Budi Ali Hidayat, penghulu di KUA Kecamatan Cimahi Tengah 

BUDI ALI HIDAYAT, seorang penghulu di Kota Cimahi menjadi sosok inspiratif. Baru-baru ini IA memperoleh penghargaan dari lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pria kelahiran Bandung, 10 Desember 1976 itu menerima apresiasi sebagai pelapor gratifikasi dari instansi berbeda. Bersama Wahyu Listyantara (petugas pengamanan pengawalan kereta di PT Kereta Commuter Indonesia) dan Apriansyah (Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mukomuko, Bengkulu).

Tribun Jabar berkesempatan berbincang dengan pria sederhana dan ramah tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah. 

Budi Ali Hidayat saat diwawancara Tribun Jabar, di ruang kerjanya KUA Kecamatan Cimahi Tengah
Budi Ali Hidayat saat diwawancara Tribun Jabar, di ruang kerjanya KUA Kecamatan Cimahi Tengah (Tribun Jabar/Ery Chandra)

"Tadinya kan tidak terpikir, tidak ada gambaran apapun, atau mimpi malamnya. Enggak ada sama sekali adanya apresiasi atau penghargaan," ujar Budi di ruang kerjanya, Selasa (15/12/2020).

Alumni Fakultas Syariah, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 1998-2002 tersebut menceritakan pertama kali memperoleh kabar via telepon langsung dari Direktur Gratifikasi KPK, Syarief Hidayat pada 3 Desember 2020. 

"Kemudian ada telepon dari Pak Direktur, saya enggak bilang dulu sama pimpinan, keluarga. Mikir, ini benar tidak, benar tidak dapat penghargaan," katanya.

Bahkan ia khawatir apabila dilakukan publikasi. Lantas, staf Direktur tersebut pada hari Jumat menghubunginya kembali. Menyakinkan bahwa betul memperoleh undangan penghargaan hadir langsung di Gedung KPK, Jakarta. 

"Ada undangan, sudah di-share, waduh ini bagaimana. Banyak sekali pikiran, enggak ada rasa gembira, melamun," ujarnya.

Bagi Budi, yang memulai karier sebagai Calon Pegawai Pencatat Nikah (CPPT) pada 2003 itu mengungkapkan melaporkan melalui sebuah aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Saat itu hanya melakoni tugas dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara. 

"Bahwasanya harus melaporkan hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang," katanya.

Budi Ali Hidayat saat diwawancara Tribun Jabar, di ruang kerjanya, KUA Kecamatan Cimahi Tengah
Budi Ali Hidayat saat diwawancara Tribun Jabar, di ruang kerjanya, KUA Kecamatan Cimahi Tengah (TribunJabar/Ery Chandra)
Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved